Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang dipimpin oleh Fraksi PKS dengan jumlah pengusul terbanyak ini telah diterima pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme perundang-undangan.
JAKARTA, saatini.com - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, seluruh 120 anggota dewan tersebut telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan HMP. Usulan itu berasal dari perwakilan masing-masing fraksi partai politik di parlemen.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan data yang disampaikan Saan, jumlah pengusul terbanyak berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi Partai NasDem menyumbangkan 19 anggota, disusul Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat yang masing-masing mengirimkan 18 anggota.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tercatat memiliki 14 anggota yang ikut mengajukan hak tersebut. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra masing-masing menyumbangkan 11 anggota. Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili satu anggota.
Dengan demikian, total 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyatakan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR RI telah menerima usulan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
Meski demikian, pengajuan HMP tersebut belum serta-merta berarti proses pemakzulan Wakil Presiden telah diputuskan. DPR masih harus menindaklanjuti usulan itu melalui tahapan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.
Sebelumnya, seluruh fraksi partai politik di DPR RI secara resmi menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan tersebut mencuat sebagai imbas dari persoalan ijazah yang turut menyeret nama Wakil Presiden.
Proses penyampaian usulan berlangsung dalam rapat yang digelar pimpinan DPR RI untuk menerima para pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Rapat tersebut dihadiri seluruh fraksi partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, masing-masing perwakilan fraksi menyerahkan dokumen pengajuan HMP secara langsung kepada pimpinan DPR RI.
Masuknya usulan dari 120 anggota DPR lintas delapan fraksi ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik di parlemen. Namun, kelanjutan prosesnya masih bergantung pada pembahasan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Publik kini menanti tindak lanjut DPR RI terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut, termasuk tahapan yang akan ditempuh untuk menentukan arah proses politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kata Kunci: Hak Menyatakan Pendapat, HMP DPR RI, pemakzulan Gibran, Gibran Rakabuming Raka, 120 anggota DPR, Wakil Presiden Gibran.
Meta Deskripsi: Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tag: Hak Menyatakan Pendapat, HMP DPR RI, Gibran Rakabuming Raka, Pemakzulan Gibran, DPR RI, Saan Mustopa, Politik Indonesia, UU MD3