Bahlil Lahadalia mendorong hilirisasi, perluasan pasar ekspor, dan penguatan UMKM agar produk Indonesia makin kompetitif di pasar global.
Tangerang, Saatini.com – Pemerintah memperkuat strategi hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan manfaat kekayaan alam bagi masyarakat.
Selain menggenjot produk bernilai tambah tinggi, pemerintah ingin memperluas jangkauan pasar ekspor ke sejumlah kawasan internasional. Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur menjadi kawasan yang mendapat perhatian dalam upaya memperkuat perdagangan Indonesia.
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam agar mampu meningkatkan nilai tambah produk sebelum memasarkannya ke luar negeri. Dengan hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah ingin memperkuat posisi ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan alam memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat.
"Saat ini pemerintah menggalakkan ekspor yang bernilai tambah tinggi dengan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam Indonesia. Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," kata Bahlil saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.
Strategi tersebut menempatkan peningkatan nilai tambah sebagai salah satu fokus pengembangan ekspor. Pemerintah tidak hanya ingin memperluas penjualan produk Indonesia ke luar negeri, tetapi juga mendorong pengolahan sumber daya alam agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Langkah ini juga sejalan dengan ambisi membangun ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Bahlil menilai optimalisasi kekayaan nasional menjadi bagian penting dari upaya Indonesia menuju negara maju.
Di luar penguatan industri dalam negeri, pemerintah ingin membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Bahlil secara khusus menyoroti peluang perluasan perdagangan ke Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Eropa Timur.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah perlu memperkuat perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA). Menurut Bahlil, perjanjian perdagangan dapat membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjanjian perdagangan tidak boleh berhenti pada seremoni atau penandatanganan dokumen. Pemerintah perlu memastikan setiap kesepakatan benar-benar berjalan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Setiap perjanjian perdagangan internasional harus konkret dan langsung berdampak pada rakyat. Jangan hanya teken-teken MoU, tapi harus bisa direalisasikan MoU tersebut," ujarnya.
Penekanan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan kesepakatan setelah proses negosiasi selesai. Dengan realisasi yang jelas, perjanjian perdagangan diharapkan dapat membuka peluang pasar dan mendukung aktivitas ekspor pelaku usaha Indonesia.
Bahlil juga meminta pemerintah mengoptimalkan perjanjian perdagangan bebas yang sudah berlaku. Salah satu caranya adalah memastikan eksportir dapat memanfaatkan fasilitas perdagangan yang tersedia tanpa menghadapi prosedur yang berbelit-belit.
Penyederhanaan prosedur ekspor menjadi perhatian agar pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas perdagangan dengan lebih mudah. Pemerintah perlu memastikan aturan dan proses administratif tidak justru menghambat pengiriman produk Indonesia ke pasar internasional.
Selain kemudahan prosedur, akses pembiayaan ekspor dan asuransi dengan biaya terjangkau juga dinilai penting. Dukungan tersebut dapat membantu pelaku usaha menghadapi kebutuhan pembiayaan serta risiko yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.
Pemerintah juga perlu meningkatkan promosi produk Indonesia di luar negeri. Salah satu langkah yang disoroti Bahlil adalah membuka pusat-pusat promosi di negara tujuan ekspor agar produk nasional lebih dikenal di pasar internasional.
Perluasan ekspor tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Bahlil menekankan pentingnya mengintegrasikan kelompok usaha tersebut ke dalam rantai nilai global agar mereka turut memperoleh manfaat dari perdagangan internasional.
Untuk mendukung integrasi tersebut, pemerintah perlu memperluas akses digital dan keuangan bagi UMKM serta koperasi. Kedua aspek itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Keterlibatan UMKM dan koperasi juga penting agar manfaat pengembangan ekspor tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Pemerintah ingin semakin banyak pelaku usaha memiliki kesempatan berpartisipasi dalam perdagangan global.
Dengan dukungan akses pasar, pembiayaan, dan promosi, produk usaha lokal diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional. Langkah tersebut sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, strategi pengembangan industri dan ekspor perlu diarahkan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat konsumsi domestik.
Pemerintah juga ingin memastikan manfaat pembangunan menjangkau berbagai daerah, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu. Dengan demikian, penguatan hilirisasi dan perdagangan diharapkan ikut mendukung pemerataan manfaat ekonomi.
Menurut Bahlil, kemandirian ekonomi harus berjalan beriringan dengan keterbukaan kesempatan dan daya saing. Pengelolaan sumber daya alam, perluasan pasar, serta penguatan pelaku usaha perlu menjadi bagian dari strategi yang saling mendukung.
"Pada akhirnya, strategi ekonomi berdikari bertujuan untuk membangun ekonomi yang kuat dan mandiri, inklusif, berdaya saing. Kita ingin memastikan bahwa kekayaan bangsa menjadi kekuatan bagi kemajuan Indonesia dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat," imbuh Bahlil.
Agenda yang disampaikan Bahlil mencakup sejumlah langkah, mulai dari meningkatkan nilai tambah sumber daya alam hingga memperluas pasar dan memperkuat dukungan bagi eksportir. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penyederhanaan prosedur, pembiayaan, asuransi, serta promosi produk Indonesia di luar negeri.
Di saat yang sama, keterlibatan UMKM dan koperasi menjadi bagian penting agar peluang perdagangan internasional dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Pemerintah berharap seluruh langkah tersebut mampu memperkuat daya saing Indonesia sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia ingin menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai penggerak ekonomi yang lebih mandiri. Perluasan ekspor dan peningkatan kualitas produk pun diharapkan mendukung penciptaan lapangan kerja serta pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah. (*)