DPP KSPSI mengimbau BEM UI dan elemen masyarakat yang akan menggelar aksi di Bundaran HI pada 28 Oktober untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan menghindari tindakan anarkis. Seruan serupa juga disampaikan Polri yang menekankan pentingnya dialog konstruktif dan pendekatan humanis dalam menjaga ketertiban selama pelaksanaan unjuk rasa.
JAKARTA, saatini.com - Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) mengimbau seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (28/10) agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, serta kedamaian selama menyampaikan aspirasi.
Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda ini rencananya bakal diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen masyarakat di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan agar aksi massa tidak disusupi tindakan anarkis atau pengrusakan fasilitas umum.
"KSPSI menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Jumhur dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut KSPSI, pemerintah saat ini memiliki keterbukaan yang cukup baik dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
Ruang komunikasi positif ini dinilai perlu dirawat bersama melalui mekanisme diskusi yang konstruktif ketimbang aksi kekerasan.
"Oleh karena itu, penyampaian aspirasi sebaiknya tetap mengedepankan cara-cara damai, musyawarah, dan dialog, bukan provokasi atau kekerasan," ujar Jumhur.
Selain meminta massa aksi untuk mewaspadai penyebaran berita bohong (hoax) yang berpotensi memperkeruh suasana, KSPSI juga mendorong aparat keamanan agar menerapkan pendekatan persuasif dan humanis selama mengawal jalannya aksi di lapangan.
Senada dengan seruan KSPSI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut mengajak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa perbedaan pandangan merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Pihaknya menjamin ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka selama dilakukan secara tertib.
Masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi 28 Oktober diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya, sehingga situasi Ibu Kota tetap aman dan kondusif.