Mentan Andi Amran Sulaiman membongkar praktik pengoplosan 600 ton beras subsidi di Matraman dan Cipinang, serta menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas habis mafia pangan. Ia menyatakan bahwa pemerintah kini berada di posisi kuat untuk menindak jaringan tersebut seiring melonjaknya produksi beras nasional. Tindakan manipulasi program pangan ini dinilai sebagai kejahatan serius yang merugikan masyarakat dan negara.
JAKARTA, saatini.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengungkapan dugaan praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium harus dijadikan momentum emas untuk memberantas habis mafia pangan di Indonesia.
Menurut Amran, pemerintah saat ini berada pada posisi yang sangat kuat untuk membongkar jaringan mafia pangan seiring dengan melonjaknya produksi dan ketersediaan pasokan beras nasional.
"Sudah jelas ada mafia pangan ya. Sudah clear ada mafia. (Tapi) ini masih sempat bertanya, tulis cepat mafianya sudah ketemu," ujar Mentan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Jakarta Timur, Rabu.
Sambil menunjukkan sampel beras kemasan bersubsidi yang diduga disulap menjadi beras premium kepada awak media, Amran menegaskan bahwa tindakan memanipulasi program pangan demi keuntungan pribadi merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat serta negara.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat program prioritas rakyat disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Dalam aksi sidak tata niaga perberasan tersebut, Mentan Amran menyisir dua lokasi strategis di wilayah Jakarta Timur:
1. Toko/Rumah Beras Kayumanis, Matraman: Di lokasi pertama ini, Mentan menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi SPHP yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga relatif tinggi. Volume beras yang terindikasi dioplos di tempat ini diperkirakan mencapai 600 ton.
2. Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC): Usai dari Matraman, Amran bersama jajaran kepolisian langsung meluncur ke Pasar Induk Beras Cipinang. Di pusat distribusi ini, Mentan menduga praktik pengoplosan berlangsung dalam skala yang jauh lebih besar—berpotensi menembus angka ribuan ton jika dilakukan secara masif setiap hari.
Amran menilai dukungan penuh dari Presiden serta kesiapan jajaran kepolisian menjadi amunisi utama dalam membongkar praktik penyimpangan di sektor pangan nasional. Secara khusus, ia mengapresiasi kinerja cepat Polres Jakarta Timur dan jajaran Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam).
"Terkhusus Pak Kapolri, kami mewakili petani Indonesia, 115 juta petani padi, itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini kerja nyata yang kita lakukan dan hasil kolaborasi atas perintah Bapak Presiden. Ini (oplos beras) adalah perilaku yang tidak terpuji," tegasnya.
Amran berharap penyidikan oleh aparat penegak hukum (APH) tidak terhenti pada temuan skala toko semata, melainkan mampu mengurai hingga ke akar jaringan mafia pangan yang lebih luas.
Langkah tegas ini diambil demi memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus menjamin agar bantuan serta subsidi negara benar-benar tepat sasaran.