Pemerintah tengah menyiapkan perluasan bantuan iuran BPJS Kesehatan hingga desil 8 dengan dua skema pembiayaan yang melibatkan APBN, APBD kabupaten/kota, dan APBD provinsi. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2027 atau paling lambat 2028, namun masih dalam tahap pembahasan untuk menentukan skema final yang paling tepat.
JAKARTA, Saatini.com - Pemerintah tengah menyiapkan perluasan bantuan iuran BPJS Kesehatan agar bisa menjangkau masyarakat hingga kelompok kesejahteraan desil 8. Rencana tersebut masih dalam pembahasan, termasuk pembagian tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah mengkaji dua skema pembiayaan untuk memperluas cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mulai berjalan pada 2027 atau paling lambat 2028.
"Mudah-mudahan di tahun 2027 atau paling lambat 2028 sudah bisa direalisasi," kata Gus Ipul di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Dalam skema pertama, pemerintah menyiapkan pembagian pembiayaan berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat melalui APBN akan menanggung bantuan iuran bagi masyarakat desil 1 hingga desil 4.
Sementara itu, pemerintah kabupaten atau kota akan membiayai peserta desil 5 dan 6 melalui APBD. Adapun pemerintah provinsi akan menanggung bantuan iuran bagi masyarakat yang masuk desil 7 dan 8.
"Untuk desil satu, dua, tiga, empat nanti itu APBN, lima, enam APBD kabupaten/kota dan tujuh, delapan itu nanti provinsi. Itu skema pertama," ujar Gus Ipul.
Pemerintah juga menyiapkan skema kedua dengan cakupan yang lebih terbatas, yakni hanya sampai desil 6. Dalam skema ini, APBN menanggung peserta desil 1–4, pemerintah kabupaten atau kota membiayai desil 5, sedangkan pemerintah provinsi menanggung desil 6.
Kedua skema tersebut belum menjadi keputusan final karena pemerintah masih membahas pembagian tanggung jawab pembiayaan. Pemerintah ingin memastikan perluasan bantuan iuran berjalan dengan dukungan anggaran yang memadai, baik dari pusat maupun daerah.
Selain memperluas cakupan penerima, pemerintah juga berupaya mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial. Langkah ini bertujuan agar bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Saat ini, pemerintah pusat melalui APBN membiayai bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 96,8 juta orang di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut belum mencakup peserta yang memperoleh pembiayaan dari APBD pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.
Secara keseluruhan, lebih dari 55% penduduk Indonesia telah menerima bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah. Meski begitu, pemerintah masih menemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam basis data penerima.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Sosial memperkuat konsolidasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dilibatkan agar data penerima bantuan semakin akurat.
Kementerian Sosial membuka jalur pembaruan data melalui pemerintah daerah, mulai dari tingkat RT/RW hingga kelurahan. Masyarakat juga dapat mengajukan usulan maupun menyampaikan keberatan apabila menemukan data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai.
Pengajuan tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos maupun kanal pengaduan pemerintah. Mekanisme ini diharapkan membantu pemerintah menemukan warga yang layak menerima bantuan, tetapi belum tercatat dalam basis data.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola data dan mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 desil. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan sosial.
Desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Karena itu, rencana perluasan bantuan iuran BPJS Kesehatan hingga desil 8 masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut sebelum pemerintah menetapkan penerimanya.
Rencana perluasan PBI BPJS Kesehatan hingga desil 8 belum otomatis membuat seluruh masyarakat dalam kelompok tersebut langsung memperoleh bantuan iuran. Pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan dan menyiapkan mekanisme penentuan penerima.
Jika rencana tersebut terealisasi pada 2027 atau paling lambat 2028, pembagian pembiayaan antara APBN dan APBD akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga perlu memastikan pemutakhiran data berjalan agar bantuan tepat sasaran. (*)