Polri resmi memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) mantan Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta, setelah terbukti melanggar kode etik berat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil usai Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menyatakan tindakan Ahrie sebagai perbuatan tercela, meskipun yang bersangkutan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
JAKARTA, saatini.com - Skandal penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia mencapai babak baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta.
Keputusan tegas ini diambil usai Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) membuktikan bahwa Ahrie Sonta melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik berat serta hukum kedinasan.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi hasil putusan sidang KEPP yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurutnya, majelis sidang etik menilai tindakan terduga pelanggar tidak toleran secara profesi.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Isir kepada awak media Selasa (10/11).
Kendati demikian, Irjen Ahrie Sonta tidak langsung menerima putusan tersebut. Pihaknya memutuskan untuk menggunakan haknya mengajukan upaya hukum banding.
"Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya diperiksa oleh majelis di tingkat banding," tambah Isir.
Kasus ini menyedot perhatian publik secara masif lantaran menyasar Presiden Republik Indonesia serta sejumlah tokoh elit nasional. Penyelidikan Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa aktivitas sadap-menyadap ini berjalan tanpa dasar prosedur hukum yang sah (illegal wiretapping).
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, membeberkan bahwa penyadapan ilegal tersebut tidak hanya mengincar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga elemen sipil dan pejabat publik lainnya.
Presiden RI Prabowo Subianto (Target utama)
Pejabat Tinggi Negara & Tokoh Politik
Insan Pers / Jurnalis
Tokoh Ormas & Aktivis LSM
Kalangan Pengusaha
Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan beberapa nama besar perwira Polri sebagai tersangka:
Irjen Ahrie Sonta (AS) – Eks Kadiv Hukum Polri
Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) – Eks Kapolri
Irjen Eko Hadi Santoso (EH)
Irjen Slamet Uliandi (SU)
Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa aksi penyadapan tanpa izin ini berlangsung secara sistematis dari tahun 2025 hingga 2026.
Untuk menyamarkan kejahatannya, para pelaku disinyalir sempat melakukan pembersihan rekam jejak digital (digital footprint) pada Oktober 2026. Namun, tim siber dan penyidik Bareskrim Polri berhasil membongkar upaya penghapusan log digital tersebut hingga menyeret para pelaku ke sidang etik dan proses hukum pidana.