Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat dana kelolaan mencapai Rp185,73 triliun per September 2026. Guna menjaga keberlanjutan dana tersebut, BPKH menyiapkan strategi investasi berkelanjutan, transformasi digital, dan sinergi internasional melalui gelaran International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026. Selain itu, BPKH juga mendorong generasi muda untuk mulai merencanakan keuangan ibadah haji sejak dini.
Jakarta, Saatini.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan dana haji yang manfaatnya harus menjangkau jamaah saat ini hingga generasi mendatang. Per September 2026, dana kelolaan lembaga tersebut mencapai Rp185,73 triliun.
Besarnya dana itu membuat strategi investasi, pengendalian risiko, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi semakin penting. BPKH akan mengangkat berbagai tantangan tersebut dalam 8th International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 15 Oktober 2026, sebagai bagian dari Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF) 2026.
Forum ini mengusung tema “Sustainable Hajj Fund Management Through Strategic Synergy and Digital Transformation”. Melalui agenda tersebut, BPKH mendorong kolaborasi internasional, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan.
Pengelolaan dana haji tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. BPKH juga perlu menjaga agar dana tersebut mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi jutaan calon jamaah, termasuk mereka yang baru akan berangkat pada masa mendatang.
Tantangan tersebut semakin kompleks karena pengelola dana harus menghadapi ketidakpastian ekonomi global, perubahan pasar keuangan, dan kenaikan biaya penyelenggaraan haji. Pada saat yang sama, masyarakat menuntut pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
Dalam kondisi tersebut, BPKH perlu menyeimbangkan beberapa kepentingan sekaligus. Lembaga ini harus menjaga ketersediaan likuiditas, menerapkan prinsip kehati-hatian, memenuhi ketentuan syariah, dan mengoptimalkan nilai manfaat dana.
Keseimbangan itu penting karena pengelolaan dana haji menyangkut kepentingan antargenerasi. Pemanfaatan dana untuk kebutuhan jamaah yang berangkat sekarang tetap perlu mempertimbangkan keberlanjutan manfaat bagi calon jamaah berikutnya.
Melalui IHFF 2026, BPKH ingin memperkuat pemahaman bahwa keberlanjutan dana haji merupakan tanggung jawab bersama yang melampaui satu generasi. Upaya tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat, strategi investasi yang prudent, dan manajemen risiko yang memadai.
Teknologi digital juga menjadi bagian penting dari agenda pembahasan. Pemanfaatan teknologi membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Karena itu, transformasi digital diharapkan dapat mendukung tata kelola yang semakin kuat sekaligus membantu pengelola mengambil keputusan secara lebih terukur.
Forum internasional ini juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik. Pembahasan akan mencakup tantangan keberlanjutan dana haji, perubahan demografi jamaah, perkembangan teknologi, serta kebutuhan investasi jangka panjang.
IHFF 2026 dijadwalkan menghadirkan pejabat pemerintah, pelaku sektor keuangan, serta perwakilan lembaga pengelola haji dari Indonesia dan luar negeri. Agenda utamanya mencakup pengembangan Kampung Haji Indonesia, pembangunan ekosistem keuangan haji berkelanjutan, dan penguatan tata kelola haji global.
Sejumlah tokoh yang dijadwalkan menyampaikan paparan utama antara lain Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas juga dijadwalkan membahas topik Kampung Haji Indonesia.
Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy dijadwalkan mengantarkan sesi diskusi. Kehadiran para pejabat tersebut diharapkan memperkaya pembahasan mengenai kebijakan dan arah pengembangan ekosistem haji.
Diskusi panel akan menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Sugiri Suparwan, Kepala National Hajj Commission of Nigeria (NAHCON) Amb Ismail Abba Yusuf, serta CEO ISRA Consulting Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasidi.
Salah satu agenda forum adalah membahas Kampung Haji Indonesia sebagai bagian dari pengembangan ekosistem haji. Pembahasan ini dijadwalkan melibatkan Rohan Hafas dari Danantara Indonesia.
Selain itu, para panelis akan mengulas tata kelola dan investasi dana haji, sinergi Indonesia–Arab Saudi, serta potensi ekonomi dalam ekosistem penyelenggaraan haji. Forum juga akan membahas peluang investasi dan pengembangan infrastruktur di Makkah.
Berbagai topik tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem haji memiliki keterkaitan dengan beragam sektor. Pengembangannya membutuhkan kolaborasi antarlembaga agar peluang ekonomi dapat tumbuh tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan akuntabilitas.
Pertukaran perspektif internasional juga diharapkan membantu para pemangku kepentingan memahami praktik pengelolaan haji di berbagai negara. Hasil dialog dapat menjadi bahan untuk memperkuat strategi pengelolaan dana dan investasi jangka panjang.
Selain membahas strategi kelembagaan, BPKH juga menyiapkan pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda melalui talkshow bertajuk “GEN Z NAIK HAJI”. Acara ini berlangsung pada hari yang sama dan mengajak Gen Z, milenial, serta masyarakat luas mempersiapkan ibadah haji sejak dini.
Pesan utamanya adalah persiapan haji tidak harus menunggu waktu keberangkatan semakin dekat. Masyarakat dapat mulai membangun kebiasaan menabung, menyusun perencanaan keuangan, memahami pengelolaan dana, dan menjaga kesehatan fisik sejak usia produktif.
Melalui pendekatan tersebut, BPKH ingin mendorong generasi muda menjadikan ibadah haji sebagai tujuan hidup yang realistis dan terencana. Persiapan sejak awal juga dapat membantu mereka membangun kebiasaan finansial yang lebih disiplin.
Talkshow ini dijadwalkan menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, dokter sekaligus penulis dr Gia Pratama, musisi Arda Hatna, serta penyanyi dan influencer Tantri Kotak. Aktivis sekaligus seniman Inayah Wahid akan memandu diskusi.
Para narasumber akan membawa perspektif yang beragam mengenai niat beribadah, kesiapan diri, kebiasaan mengelola keuangan, dan pentingnya merencanakan masa depan. Format yang komunikatif diharapkan membuat pembahasan tentang persiapan haji lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda.
Pengelolaan haji yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada dana dan investasi. Ekosistem haji dan umrah juga melibatkan jasa keuangan syariah, teknologi, infrastruktur, transportasi, perhotelan, layanan kesehatan, hingga industri halal.
Hubungan antarsektor tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi yang tepat dapat mendukung ekosistem yang produktif sekaligus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Melalui IHFF 2026 dan talkshow “GEN Z NAIK HAJI” dalam rangkaian ISEF 2026, BPKH berupaya mempertemukan pembahasan kebijakan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Forum internasional menyoroti keberlanjutan pengelolaan dana, sedangkan talkshow generasi muda mengangkat pentingnya persiapan ibadah sejak dini.
Pada akhirnya, kedua agenda tersebut membawa pesan yang saling berkaitan: pengelolaan dana haji harus menjaga amanah dan manfaat jangka panjang, sementara calon jamaah perlu membangun kesiapan finansial serta fisik lebih awal. Dengan begitu, keberlanjutan dana dan kesiapan jamaah dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem haji yang lebih kuat untuk generasi sekarang maupun mendatang.