Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan larangan keras bagi seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggunakan beras SPHP dan Minyakita demi menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia mengajak masyarakat dan media untuk aktif mengawasi serta melaporkan pelanggaran melalui WhatsApp, mengingat kedua komoditas tersebut merupakan intervensi pemerintah yang ditujukan untuk menstabilkan pasokan bagi warga umum.
JAKARTA, saatini.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tanah Air.
Kepala BGN, Sudaryono, secara tegas melarang penggunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng rakyat Minyakita untuk memasak hidangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peringatan keras ini kembali digaungkan Sudaryono saat kunjungan kerjanya di Jambi pada Jumat. Ia menekankan bahwa aturan tersebut bukan kebijakan dadakan, melainkan komitmen mutlak yang telah diketok palu sejak hari pertama dirinya memimpin BGN.
"Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," ujar Sudaryono dengan nada tegas.
Kebijakan ketat ini diambil demi melindungi hak masyarakat luas di pasaran. Sudaryono menjelaskan bahwa beras SPHP dan Minyakita adalah komoditas intervensi pemerintah yang dibanderol dengan harga khusus untuk meredam gejolak inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Jika dapur SPPG ikut memborong kedua komoditas bersubsidi tersebut untuk kebutuhan katering program, maka pasokan untuk warga biasa berisiko langka dan harganya bisa melonjak. Oleh sebab itu, aturan ini sudah dikunci rapat di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Program MBG.
"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," imbuhnya.
Sadar bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan sendirian, Kepala BGN menggandeng masyarakat umum, awak media, hingga para warganet untuk ikut memantau operasional dapur-dapur MBG di daerah masing-masing.
Bila warga memergoki adanya dapur SPPG yang nekat menimbun atau memasak menggunakan beras SPHP dan Minyakita, BGN meminta masyarakat tidak ragu untuk segera melaporkannya. Pengawasan publik ini menjadi bagian penting dari upaya BGN membenahi tata kelola pengadaan bahan baku sekaligus menjamin standar keamanan pangan.
Laporan dugaan pelanggaran di lapangan dapat langsung dikirimkan melalui tiga jalur pengaduan resmi BGN:
Pesan WhatsApp ke nomor layanan pengaduan resmi BGN.
Pos elektronik (email) yang dikelola tim pengawasan BGN.
Surat resmi yang dialamatkan langsung ke kantor Badan Gizi Nasional.
Pengetatan aturan tata kelola ini berjalan beriringan dengan masifnya ekspansi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Saat ini, program tersebut tercatat sudah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat.
Dalam waktu dekat, BGN akan mengebut perluasan cakupan distribusi dengan memprioritaskan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi. Target besar pemerintah adalah melayani 78 juta penerima manfaat, yang terbagi ke dalam dua kelompok utama:
Menutup pernyataannya, Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tutup mata terhadap celah maupun kekurangan yang muncul selama pelaksanaan program nasional ini berjalan.
"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," tutupnya.