Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan percepatan normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) sepanjang 16 kilometer yang kini menyisakan satu kilometer pekerjaan. Ia meminta Pemkab Bekasi segera mengalokasikan Rp2 miliar untuk menuntaskan proyek tersebut agar kapasitas aliran sungai optimal dalam mencegah banjir di wilayah Cibitung, Tambun Utara, dan Sukawangi.
Bekasi, Saatini.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempercepat penanganan sungai di Kabupaten Bekasi untuk mengurangi risiko banjir yang berulang. Ia meminta normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) sepanjang 16 kilometer segera tuntas pada 2026, dengan pekerjaan yang kini menyisakan satu kilometer.
Normalisasi sungai tersebut melintasi tiga kecamatan, yakni Cibitung, Tambun Utara, dan Sukawangi. Dedi menilai pemerintah perlu segera menyelesaikan pekerjaan yang tersisa agar kapasitas aliran sungai lebih optimal dalam menghadapi potensi hujan dan banjir.
Saat meninjau lokasi pekerjaan di Kabupaten Bekasi, Senin, Dedi meminta pemerintah daerah segera menuntaskan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan normalisasi. Ia menyebut dana sekitar Rp2 miliar dapat digunakan untuk menuntaskan pekerjaan yang tersisa melalui dukungan Kabupaten Bekasi.
"Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja," kata Dedi.
Normalisasi Kali CBL menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko banjir di Kabupaten Bekasi. Dengan panjang penanganan mencapai 16 kilometer, penyelesaian satu kilometer terakhir menjadi fokus agar pekerjaan dapat selesai sesuai target.
Dedi meminta Pemkab Bekasi segera memenuhi kebutuhan anggaran yang masih tersisa. Menurutnya, percepatan pekerjaan penting karena pemerintah tidak dapat memastikan kapan hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi.
"Ini kan darurat dan hujan ke depan tidak bisa kita prediksi. Nanti kita gunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). Kalau tidak selesai tahun ini, kita lanjutkan tahun depan," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membuka opsi penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kondisi darurat. Namun, Dedi tetap mendorong agar normalisasi Kali CBL selesai pada tahun ini.
Selain menuntaskan normalisasi, Dedi menyoroti tiga jembatan di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, yang dinilai berpotensi menghambat aliran air menuju Kali CBL. Infrastruktur tersebut menjadi perhatian karena kelancaran aliran sungai berperan penting dalam upaya mengurangi risiko banjir.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap membantu pembangunan kembali jembatan setelah proses pembongkaran dilakukan. Langkah ini bertujuan memberi ruang bagi aliran sungai agar dapat berfungsi lebih optimal.
Penanganan jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi hambatan aliran air di Kabupaten Bekasi. Karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menyelaraskan langkah penanganan sungai dengan penataan infrastruktur di sekitarnya.
Selain Kali CBL, Pemprov Jawa Barat juga menyatakan kesiapan membantu normalisasi Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi. Sungai tersebut mengalami sedimentasi cukup tinggi hingga sebagian alirannya berubah fungsi menjadi kebun warga.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Kali Mati memiliki fungsi sebagai saluran air sekaligus penunjang pengairan lahan pertanian masyarakat. Pemerintah ingin memulihkan fungsi sungai agar aliran air kembali berjalan sesuai peruntukannya.
Dedi menilai penanganan Kali Mati perlu segera dilakukan mengingat kondisi cuaca sulit diprediksi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak pekerjaan terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi normalisasi.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut dukungan pemerintah provinsi untuk mempercepat penanganan sungai. Ia menyatakan normalisasi Kali Mati akan dilakukan secara bertahap, mulai dari Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi hingga Kecamatan Cabangbungin.
Menurut Asep, pemulihan fungsi sungai sangat penting bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Bekasi, terutama untuk mendukung kebutuhan pengairan pertanian. Ia berharap pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan solusi bagi warga yang terdampak.
"Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Untuk rumah yang terkena imbas, nanti saya dengan Pak Gubernur menyiapkan solusinya. Yang penting Kali Mati bisa berfungsi kembali," katanya.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan pemerintah kabupaten akan segera menyelesaikan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan normalisasi Kali CBL. Ia menyatakan pekerjaan tersebut menjadi prioritas agar penanganan sungai dari wilayah Cikarang hingga pertemuan dengan Kali Bekasi dapat segera rampung.
"Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga sehingga normalisasi dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa cepat tuntas," kata Asep.
Dukungan anggaran kabupaten dan bantuan pemerintah provinsi diharapkan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Selain normalisasi, pemerintah juga perlu menindaklanjuti persoalan infrastruktur yang menghambat aliran sungai serta sedimentasi yang mengurangi kapasitas saluran air.
Percepatan normalisasi Kali CBL dan Kali Mati menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani persoalan banjir berulang di Kabupaten Bekasi. Kedua sungai tersebut membutuhkan penanganan agar kapasitas aliran air meningkat dan hambatan akibat sedimentasi dapat berkurang.
Pemerintah provinsi dan kabupaten berharap pekerjaan tersebut dapat membantu mengendalikan debit air ketika hujan turun. Meski demikian, hasilnya tetap bergantung pada penyelesaian pekerjaan normalisasi dan penanganan hambatan aliran di lapangan.
Asep berharap normalisasi kedua sungai dapat mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi sungai agar dapat mendukung kebutuhan lingkungan dan pengairan pertanian.
"Insya Allah saat banjir tiba nanti debitnya akan berkurang sehingga banjir akan lebih terkendali berikut dampaknya yang dapat diminimalisir," kata dia.
Dengan target penyelesaian Kali CBL pada 2026 dan rencana penanganan bertahap Kali Mati, pemerintah daerah berupaya memperkuat pengendalian banjir di Kabupaten Bekasi. Percepatan anggaran, pembenahan infrastruktur, dan pemulihan fungsi sungai menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
(*)