Kementerian PKP menggandeng Djarum Group dan Astra International untuk memperluas program renovasi dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana CSR. Kolaborasi ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, dengan pemanfaatan data BPS guna memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
Jakarta, Saatini.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Djarum Group dan PT Astra International Tbk untuk memperluas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kolaborasi ini mengandalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung renovasi rumah, pembangunan hunian baru, hingga penataan kawasan permukiman kumuh.
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memperluas akses keluarga prasejahtera terhadap hunian yang layak, sehat, dan aman melalui kerja sama dengan dunia usaha dan pemerintah daerah.
Menteri PKP Maruarar Sirait membahas penguatan kolaborasi tersebut bersama General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar.
Pertemuan berlangsung di Kantor Mandiri PKP, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/10/2026). Dalam agenda tersebut, para pihak membahas dukungan perusahaan, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta inovasi untuk mempercepat perbaikan hunian masyarakat.
Kementerian PKP mencatat dukungan CSR untuk program perumahan secara nasional mencapai 9.701 unit sepanjang 2025. Sementara itu, hingga 14 Oktober 2026, dukungan yang tercatat mencapai 5.823 unit.
Angka tersebut menunjukkan besarnya peran dunia usaha dalam membantu pemerintah memperluas akses hunian layak. Melalui pendanaan CSR, program perumahan dapat memperoleh dukungan tambahan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengapresiasi kontribusi Djarum dan Astra dalam mendukung program perumahan rakyat. Ia menilai keterlibatan perusahaan menjadi bagian penting dari semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
“Saya berterima kasih kepada Djarum dan Astra atas dukungannya, karena bekerja sangat profesional dan bagus pencapaiannya untuk kepentingan rakyat,” ujar Ara.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta agar manfaat program menjangkau lebih banyak keluarga prasejahtera. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan rumah rakyat membutuhkan partisipasi berbagai pihak, bukan hanya pemerintah.
Djarum Group mengalokasikan anggaran CSR sebesar Rp45 miliar pada 2026 untuk mendukung penyediaan hunian layak. Dana tersebut terbagi menjadi Rp35 miliar untuk pembangunan fisik rumah baru dan Rp10 miliar untuk program sanitasi serta renovasi pendukung.
Realisasi program Djarum pada tahun sebelumnya mencakup renovasi 2.182 rumah dan pembangunan 335 rumah baru di Jawa Tengah. Dengan demikian, total dukungan perusahaan sepanjang 2025 mencapai 2.517 unit.
Pada 2026, Djarum Group menargetkan dukungan untuk 3.283 unit rumah. Hingga 14 Oktober 2026, perusahaan telah merealisasikan bantuan untuk 2.138 unit.
Untuk memastikan bantuan menyentuh masyarakat yang membutuhkan, Djarum bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menentukan calon penerima manfaat. Perusahaan memanfaatkan data kemiskinan dan kondisi kelayakan hunian hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
Pendekatan tersebut membantu proses identifikasi kebutuhan rumah di tingkat lokal. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kelayakan hunian, pelaksanaan bantuan dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
PT Astra International Tbk juga meningkatkan dukungannya terhadap program hunian layak melalui pendanaan CSR. Pada 2025, Astra merealisasikan renovasi 250 unit rumah dari target sebanyak 1.000 unit.
Untuk 2026, Astra menaikkan target dukungan perumahan menjadi sekitar 4.000 unit. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan komitmen awal perusahaan yang mencapai 3.250 unit.
Hingga 14 Oktober 2026, Astra telah merealisasikan renovasi 100 unit rumah. Perusahaan juga terlibat dalam rencana pembangunan 1.000 unit hunian layak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Peningkatan target tersebut menjadi bagian dari kontribusi Astra dalam memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang lebih layak. Kementerian PKP mendorong agar dukungan perusahaan terus berkembang sehingga semakin banyak keluarga dapat merasakan manfaat program perumahan.
Selain memperbesar dukungan pendanaan, Kementerian PKP memperkuat koordinasi dengan BPS untuk meningkatkan ketepatan penerima bantuan rumah. Pemerintah memanfaatkan pemadanan data sosial ekonomi dan kondisi permukiman sebagai dasar untuk menentukan wilayah prioritas.
Kepala BPS Amalia Adininggar memaparkan data hasil pemadanan jumlah keluarga berdasarkan desil kesejahteraan dan kelurahan, termasuk jumlah RW kumuh di setiap kabupaten dan kota. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan hunian dan menyusun intervensi yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Integrasi data juga diharapkan mengurangi risiko kesalahan penargetan penerima manfaat. Selain itu, penggunaan data yang lebih terarah dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program CSR perumahan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dan perusahaan memiliki landasan yang lebih terstruktur untuk menyelaraskan alokasi bantuan dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi ini menjadi penting agar dukungan renovasi dan pembangunan rumah benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Dalam pertemuan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memperkenalkan inovasi mekanisme bantuan renovasi rumah melalui konsep etalase berbasis marketplace. Skema tersebut dirancang untuk memudahkan perusahaan maupun masyarakat yang ingin membantu memperbaiki rumah warga.
Melalui konsep ini, calon pemberi bantuan dapat memilih rumah yang ingin mereka bantu melalui sistem terintegrasi. Setelah renovasi selesai, rumah penerima bantuan akan memperoleh penanda atau stempel sebagai bentuk apresiasi sekaligus transparansi atas kontribusi pemberi bantuan.
Model tersebut membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas dalam program gotong royong perumahan. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan terus mengembangkan fitur dan mekanisme digital agar proses bantuan semakin mudah dan dapat dipantau.
Ara mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah tersebut dan mendorong pengembangannya lebih lanjut. Ia berharap inovasi Banyumas dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam membantu warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Terima kasih kepada Bupati Banyumas atas informasi dan inovasi dalam program renovasi rumah. Bagus dan terus dikembangkan,” ujar Menteri PKP.
Kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan pemerintah daerah juga menyoroti perlunya penyederhanaan birokrasi serta kemudahan perizinan di tingkat daerah. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk mendukung percepatan realisasi program CSR perumahan.
Pertemuan itu turut membahas penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu. Pemerintah ingin memastikan pelaksanaan program berlangsung secara cepat, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kementerian PKP juga mendorong agar program hunian layak tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan komunitas, dan pengembangan generasi muda di sektor properti lokal turut menjadi bagian dari arah kolaborasi.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan perumahan diharapkan memberi manfaat jangka panjang bagi penerima. Hunian yang layak dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, kesehatan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Djarum Group dan Astra International menegaskan komitmen untuk terus mendukung program perumahan nasional melalui kontribusi CSR. Sementara itu, Kementerian PKP, BPS, dan pemerintah daerah memperkuat integrasi data, koordinasi pelaksanaan, serta percepatan perizinan.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas dukungan renovasi rumah dan pembangunan hunian baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui penentuan penerima yang lebih akurat dan pengawasan yang terkoordinasi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, serta Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi. Sejumlah pejabat eselon II dan III Kementerian PKP juga mengikuti pertemuan tersebut.
Melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha, dukungan CSR diharapkan terus memperluas jangkauan program hunian layak. Upaya ini sekaligus memperkuat gotong royong untuk membantu keluarga prasejahtera memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan sehat. (*)