JAKARTA, saatini.com - Kabar gembira bagi dunia pendidikan di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap memperluas jangkauan program pendidikan gratis. Mulai tahun ajaran baru pada Juli 2027, Pemprov DKI akan menambah 100 sekolah swasta gratis baru yang mencakup sekolah umum, madrasah, hingga pondok pesantren.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkapkan bahwa rencana besar ini akan segera dibahas dan dimatangkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian ditambah 50 dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu ditambah 100," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dengan tambahan 100 sekolah baru pada tahun 2027 mendatang, akumulasi total sekolah swasta gratis di Jakarta akan melonjak drastis menjadi 253 sekolah.
Menariknya, program ini tidak hanya menyasar sekolah swasta umum, tetapi juga merambah ke lembaga pendidikan berbasis keagamaan secara inklusif.
"Saya mendengar untuk yang ini pun sebenarnya sudah pondok pesantrennya. Madrasah sudah ada," tegas Pramono.
Terkait detail teknis pemilihan institusi sekolah yang akan masuk ke dalam daftar penerima program, Gubernur Pramono menyebut hal itu akan ditentukan melalui kesepakatan formal bersama legislatif. Mengingat alokasi anggaran daerah merupakan ranah kewenangan bersama antara eksekutif dan legislatif.
"Mengenai detailnya nanti adalah kesepakatan antara pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena apa pun penganggaran adalah menjadi kewenangan bersama," jelasnya.
Kebijakan strategis ini dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen nyata dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan mandat penyelenggaraan pendidikan dasar gratis bagi masyarakat.
Pramono berharap, program krusial ini tidak berhenti di angka 253 sekolah saja, melainkan dapat terus diperluas secara bertahap di masa mendatang seiring dengan kapasitas keuangan dan ruang fiskal anggaran daerah yang mencukupi.