KLH/BPLH tengah menyiapkan aturan Extended Producer Responsibility (EPR) yang akan mulai berlaku pada 2028, mewajibkan produsen makanan, minuman, hingga kosmetik bertanggung jawab atas pengelolaan sampah kemasan produknya. Sebagai tahap persiapan, seluruh perusahaan diwajibkan melakukan registrasi ke kementerian tersebut mulai tahun 2027.
BANDUNG, Saatini.com – Perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, hingga kosmetik bakal menghadapi kewajiban baru dalam pengelolaan sampah. Pemerintah menargetkan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) mulai berjalan pada awal 2028 dan mewajibkan produsen ikut menangani kemasan setelah konsumen menggunakannya.
Melalui kebijakan ini, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti ketika produk berhasil terjual di pasar. Produsen juga harus memastikan kemasan yang ditinggalkan konsumen mendapatkan penanganan agar tidak terus menambah timbunan sampah.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) kini menyiapkan landasan hukum untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah akan menuangkannya dalam Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH tentang Tata Cara Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLH/BPLH Vinda Damayanti Ansjar menjelaskan, penerapan EPR membutuhkan persiapan menyeluruh, terutama terkait sistem pelaksanaan dan pembentukan organisasi pendukung.
"Di 2027 ini kami melakukan persiapan-persiapan, karena kami harus ada persiapan sistem. Kemudian, pembentukan Producer Responsibility Organization (PRO)," ujar Vinda dalam konferensi pers The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Selasa, 10 November 2026.
Sebelum kewajiban EPR berjalan penuh, pemerintah menetapkan 2027 sebagai periode persiapan bagi seluruh produsen. Salah satu agenda utamanya adalah mewajibkan perusahaan melakukan registrasi di Kementerian Lingkungan Hidup.
Pendataan ini bertujuan mengidentifikasi perusahaan yang menghasilkan produk dengan kemasan sekaligus mempersiapkan mereka mengikuti mekanisme tanggung jawab produsen. Dengan begitu, pemerintah dapat membangun sistem pelaksanaan EPR secara lebih terstruktur.
Aturan tersebut menyasar perusahaan manufaktur yang menggunakan kemasan untuk produknya. Industri makanan dan minuman serta perusahaan kosmetik termasuk dalam kelompok usaha yang harus mengikuti kebijakan ini.
Material kemasan yang menjadi perhatian pemerintah mencakup plastik dan kertas. Produsen kedua jenis kemasan tersebut nantinya harus mengambil bagian dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah setelah produk digunakan konsumen.
Pemerintah tidak mengharuskan setiap perusahaan menangani seluruh sampah kemasannya secara individual. Sebagai solusi, KLH mendorong pembentukan Producer Responsibility Organization (PRO) yang berfungsi membantu produsen menjalankan kewajibannya.
PRO merupakan organisasi yang dibentuk oleh para produsen sendiri untuk mengelola tanggung jawab terhadap sampah kemasan. Kehadiran lembaga ini menjadi salah satu komponen utama dalam sistem EPR yang sedang pemerintah persiapkan.
Vinda menjelaskan, pembentukan organisasi tersebut diperlukan karena pengelolaan sampah kemasan membutuhkan sistem yang terkoordinasi. Dengan adanya PRO, produsen memiliki wadah untuk menjalankan tanggung jawab yang muncul setelah produk mereka dikonsumsi masyarakat.
"Tapi, kan, mereka nggak bisa mengelola itu sendiri. Sehingga, dibentuklah yang dinamakan dengan PRO, Producer Responsibility Organization. PRO ini adalah lembaga yang dibuat oleh produsen itu sendiri," kata Vinda.
Skema ini sekaligus mengubah pola tanggung jawab industri. Jika sebelumnya perusahaan lebih berfokus pada proses produksi dan penjualan, melalui EPR mereka juga harus memperhatikan nasib kemasan setelah konsumen selesai menggunakannya.
Pelaksanaan tanggung jawab produsen sebenarnya sudah mulai berjalan sebelum aturan baru resmi berlaku. Vinda mengungkapkan, sejauh ini terdapat 26 produsen yang telah menjalankan kebijakan tersebut.
Meski demikian, tingkat partisipasi industri masih belum merata. Perusahaan multinasional telah menunjukkan komitmen, tetapi pengelolaan sampah kemasan mereka belum mencakup seluruh jenis sampah yang dihasilkan.
Di sisi lain, perusahaan lokal masih membutuhkan dorongan agar ikut menerapkan tanggung jawab pengelolaan kemasan. Pemerintah ingin aturan baru tersebut menjangkau seluruh produsen, bukan hanya perusahaan berskala internasional.
"Kalau yang multinasional company mereka commit, cuman belum semua sampahnya, ya. Nah, yang (produsen) lokal-lokal ini (belum menjalankan)," terang Vinda.
Melalui regulasi yang sedang disiapkan, KLH berharap tidak ada lagi kesenjangan partisipasi antara produsen multinasional dan perusahaan lokal. Seluruh perusahaan yang masuk dalam cakupan aturan diharapkan menjalankan kewajiban pengurangan sampah sesuai mekanisme EPR.
Untuk memperluas keterlibatan industri, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif kepada produsen yang menjalankan kewajiban pengelolaan sampah kemasan. Skema tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut dari KLH.
Rencana pemberian insentif ini menjadi salah satu pendekatan pemerintah untuk mendorong perusahaan lebih aktif mengambil bagian. Dengan demikian, penerapan EPR tidak hanya bertumpu pada kewajiban regulasi, tetapi juga mempertimbangkan stimulus bagi industri.
Vinda menegaskan bahwa tanggung jawab produsen sebenarnya sudah menjadi kewajiban saat ini. Namun, pemerintah mengakui pelaksanaan aturan tersebut belum memiliki konsekuensi yang cukup kuat untuk mendorong kepatuhan seluruh perusahaan.
"Iya, (2028) wajib. Sekarang juga wajib, tapi belum ada konsekuensinya. Nanti, kami coba pelajari (pemberian) insentif," pungkasnya.
Target penerapan EPR pada awal 2028 akan membawa perubahan terhadap cara industri menangani sampah kemasan. Perusahaan tidak lagi cukup hanya memastikan produknya sampai ke konsumen, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan kemasan setelah masa penggunaan berakhir.
Karena itu, produsen perlu memanfaatkan masa persiapan 2027 untuk melakukan registrasi dan memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan. Pembentukan PRO juga menjadi bagian penting agar tanggung jawab pengelolaan sampah dapat berjalan secara terkoordinasi.
Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada kesiapan sistem pemerintah dan komitmen seluruh pelaku industri. Perusahaan multinasional maupun produsen lokal sama-sama diharapkan mengambil bagian dalam pengurangan sampah kemasan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, EPR akan memperluas tanggung jawab industri terhadap sampah plastik dan kertas dari produk yang mereka hasilkan. Pemerintah pun berharap semakin banyak produsen terlibat dalam pengelolaan sampah sehingga tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu pada masyarakat dan pemerintah. (*)