Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional sekitar 1.600 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kelayakan. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh dapur aktif Program Makan Bergizi Gratis telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
JAKARTA, saatini.com - Standar kebersihan dan keamanan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di bawah pengawasan superketat.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak ada lagi kompromi bagi unit dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengabaikan standar kelayakan.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menegaskan bahwa seluruh SPPG yang beroperasi melayani masyarakat saat ini telah melewati penyisiran ketat dan dipastikan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sudah tidak ada lagi (yang tidak ada SLHS). Sudah kami sisir semua. Semua SPPG yang sudah operasional pasti punya SLHS,” tegas Trenggono saat ditemui di sela-sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Bagi BGN, sertifikat SLHS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat mutlak yang menentukan boleh atau tidaknya sebuah dapur beroperasi. Konsekuensinya pun sangat jelas: unit yang gagal memenuhi standar langsung dicoret dari daftar operasional.
Trenggono mengungkapkan bahwa dari hasil penertiban tersebut, tercatat ada sekitar 1.600 SPPG yang tidak dioperasionalkan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan yang ditetapkan pemerintah.
“Iya, sudah (dikeluarkan). Itu yang tidak memenuhi syarat,” ujar Trenggono singkat.
Setelah memastikan dapur yang beroperasi benar-benar steril dan aman, BGN kini mengarahkan fokus ekspansi pembangunan SPPG baru ke wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan angka kasus stunting tinggi menjadi target utama.
“Kalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono.
Langkah sapu bersih ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi mendalam yang dipimpin Kepala BGN, Sudaryono. Sebelumnya, Sudaryono menekankan bahwa keamanan pangan program MBG harus diletakkan di atas segalanya sebelum berbicara soal kecukupan gizi. BGN bertekad memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap hidangan MBG.
Berdasarkan penelusuran BGN terhadap sejumlah insiden gangguan kesehatan yang sempat mencuat, akar persoalan ternyata bermuara pada ketidakpatuhan pengelola dapur terhadap standar operasional prosedur (SOP)—terutama pada tahap pemilihan, penanganan, hingga penyimpanan bahan mentah.
Sudaryono membeberkan temuan konkret di lapangan, seperti penggunaan bahan baku daging ayam yang kondisinya sudah tidak layak olah, hingga kelalaian fatal dalam penyimpanan bahan pangan yang seharusnya masuk ke dalam mesin pembeku (freezer), namun justru dibiarkan terbuka di suhu ruang sehingga memicu penurunan mutu dan kontaminasi.
Agar kelalaian serupa tidak terulang, BGN merombak sistem pengawasan dapur dari hulu ke hilir. Pemerintah tidak hanya memperketat syarat penerbitan SLHS, tetapi juga terjun langsung mengawal proses memasak sehari-hari melalui tiga langkah strategis:
Memperkuat Tim Pengawasan: Menambah personel pengawas untuk memantau kepatuhan SOP di setiap unit layanan.
Menempatkan Pengawas Chef: Menghadirkan juru masak profesional (chef) sebagai pengawas teknis untuk memastikan bahan baku diolah dengan teknik dan suhu yang tepat.
Pelatihan Tenaga Pengolah Makanan: Membekali para pekerja dapur dengan keterampilan higienitas serta manajemen penyimpanan bahan pangan sesuai standar baku.
Melalui pembenahan menyeluruh ini, BGN menegaskan bahwa setiap SPPG yang belum mengantongi SLHS akan tetap dikunci operasionalnya sampai seluruh persyaratan keamanan pangan terpenuhi tanpa terkecuali.