Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI setelah menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup. Keputusan ini diambil di tengah dinamika hukum terkait kelengkapan dokumen pendidikannya serta sorotan publik. DPR RI juga segera mengagendakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam Rapat Paripurna untuk memproses pemberhentian Gibran.
JAKARTA, saatini.com - Dinamika politik nasional mendadak memanas. Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Betul," tegas Budi Arie singkat saat memberikan konfirmasi langsung di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sinyal pengunduran diri Gibran sebenarnya mulai menguat usai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membeberkan isi pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pertemuan yang berlangsung hangat selama 2,5 jam tersebut dimanfaatkan Gibran untuk menyampaikan niatan pengunduran dirinya secara langsung kepada Kepala Negara. Langkah ini diambil di tengah derasnya sorotan dan dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai kelengkapan dokumen pendidikannya.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ungkap Prasetyo Hadi.
Di sisi lain, Parlemen Senayan bergerak cepat. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengonfirmasi bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Wapres Gibran akan resmi dibawakan ke dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Langkah politik berupa HMP ini diajukan oleh lintas fraksi sebagai bagian dari prosedur tata cara pemberhentian atau pemakzulan, lantaran Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebanyak 120 anggota DPR RI tercatat telah menandatangani draf usulan HMP. Dukungan tersebut berasal dari perwakilan hampir seluruh kekuatan partai politik di parlemen:
Perkembangan politik yang bergulir cepat ini menempatkan peta kepemimpinan nasional dalam fase krusial menjelang Rapat Paripurna DPR RI mendatang.