Harga singkong di Lampung melonjak lebih dari empat kali lipat dari Rp700 menjadi Rp3.000 per kilogram setelah pemerintah menghentikan impor, yang dinilai memperkuat daya beli petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan ini turut mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani serta kesejahteraan petani melalui penguatan harga hasil panen dan penurunan biaya produksi.
Jakarta, Saatini.com – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mulai menunjukkan dampak terhadap daya beli petani di Lampung. Salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada harga singkong yang melonjak dari sekitar Rp700 menjadi Rp3.000 per kilogram setelah pemerintah menghentikan impor komoditas tersebut.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui penurunan biaya produksi, penguatan harga hasil panen, dan kebijakan yang melindungi komoditas lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus menggerakkan ekonomi di wilayah perdesaan.
"Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian mulai menunjukkan dampak terhadap daya beli petani di Lampung," kata Amran dalam kunjungan kerja di Pringsewu, Lampung, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Menurut Amran, kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi. Dengan biaya produksi yang lebih terkendali dan harga komoditas yang membaik, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Harga singkong menjadi salah satu contoh perubahan yang disoroti pemerintah. Amran menyebut harga komoditas tersebut sebelumnya berada di kisaran Rp700 per kilogram, tetapi kini mencapai Rp3.000 per kilogram setelah pemerintah menghentikan impor singkong.
Kenaikan tersebut membuat harga singkong berada lebih dari empat kali lipat dibandingkan tingkat sebelumnya. Perubahan harga ini menjadi sorotan karena singkong merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat dan perekonomian Lampung.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, harga pupuk bersubsidi turun. Kemudian untuk singkong, kami diperintahkan menghentikan impor. Hasilnya, harga singkong yang sebelumnya sekitar Rp700 per kilogram sekarang mencapai Rp3.000 per kilogram," ujar Amran.
Selain kebijakan penghentian impor, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi untuk membantu mengendalikan biaya produksi. Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi petani untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dari hasil panen mereka.
Amran menegaskan pemerintah ingin memastikan manfaat pembangunan ekonomi menjangkau masyarakat yang menghasilkan pangan dan komoditas pertanian. Karena itu, kebijakan sektor pertanian diarahkan agar petani memperoleh manfaat dari perbaikan harga sekaligus dukungan terhadap kegiatan produksi.
Selain perubahan harga singkong, pemerintah menyoroti perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 131,11. Amran menyebut angka tersebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
NTP menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan daya beli petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Dengan demikian, indikator ini membantu menggambarkan perubahan kondisi ekonomi petani berdasarkan harga hasil produksi dan pengeluaran yang mereka hadapi.
"Nilai tukar petani sekarang 131, tertinggi selama Republik ini berdiri. Inilah karena kebijakan-kebijakan kita, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah," jelas Amran.
Pemerintah menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam mendukung kebijakan pertanian. Kolaborasi tersebut juga diperlukan agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Amran menegaskan pemerintah akan terus mendukung kebutuhan petani melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kepentingan mereka. Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan regulasi yang diperlukan untuk memperkuat posisi petani dan meningkatkan manfaat ekonomi dari kegiatan pertanian.
"Kami mendukung apa yang dibutuhkan petani. Regulasi yang diperlukan untuk kepentingan dan keuntungan petani akan kami selesaikan," tegasnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan padi, jagung, dan singkong memegang peranan penting dalam perekonomian daerah. Menurutnya, hampir 60 persen masyarakat Lampung berkaitan dengan ketiga komoditas tersebut.
Kondisi ini membuat perubahan harga hasil pertanian dan biaya produksi memiliki pengaruh luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika harga komoditas membaik dan biaya produksi lebih terkendali, dampaknya berpotensi menjalar ke berbagai kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.
"Semenjak Pak Prabowo menjadi Presiden, harga pupuk murah, kemudian harga komoditas jadi ikut naik, padi naik, jagung naik, singkong naik," ujar Rahmat.
Rahmat menilai perkembangan harga komoditas pertanian menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca kondisi ekonomi Lampung. Ia juga menyoroti perubahan indikator konsumsi masyarakat yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.
Pemerintah Provinsi Lampung mencatat jumlah kendaraan bermotor baru pada semester I 2026 mencapai 83.515 unit. Angka tersebut meningkat 22,15% dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika jumlah kendaraan baru tercatat sebanyak 68.370 unit.
Peningkatan juga terjadi pada penjualan atau pembelian kendaraan roda dua. Jumlahnya naik 19,90%, dari 62.464 unit pada semester I 2025 menjadi 74.892 unit pada semester I 2026.
Sementara itu, jumlah kendaraan roda empat meningkat dari 5.906 unit menjadi 7.213 unit berdasarkan penjumlahan kategori kendaraan roda empat dalam data yang disampaikan. Angka tersebut menunjukkan kenaikan agregat sebesar 22,15% dibandingkan semester I tahun sebelumnya.
Rahmat mengatakan peningkatan pembelian kendaraan juga terlihat di sejumlah kabupaten yang memiliki aktivitas pertanian. Pemerintah daerah melihat perkembangan tersebut sebagai salah satu indikator perubahan konsumsi masyarakat seiring dinamika ekonomi di wilayah pertanian.
"Petani-petani di sini alhamdulillah mendapatkan kejadian yang sangat luar biasa. Investasi yang salah satunya adalah tingkat konsumsi. Kami melihat indikator-indikator konsumsi dari Provinsi Lampung, yang pertama itu pembelian mobil," ungkap Rahmat.
Ia menambahkan peningkatan pembelian kendaraan di kabupaten-kabupaten pertanian berjalan seiring pertumbuhan sejumlah indikator konsumsi lainnya. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi di wilayah pertanian semakin bergerak.
"Pembelian kendaraan di kabupaten-kabupaten pertanian meningkat. Kami juga melihat indikator konsumsi lain yang tumbuh. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di wilayah pertanian bergerak," ujar Rahmat.
Meski demikian, kenaikan pembelian kendaraan tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan petani atau kebijakan pertanian. Data konsumsi perlu dibaca bersama indikator ekonomi lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian Lampung.
Rahmat juga menyoroti posisi pertumbuhan ekonomi Lampung di tingkat regional. Ia menyebut Lampung kini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera, dan mengaitkan perkembangan tersebut dengan kebijakan yang mendukung sektor pertanian.
"Dan karena kebijakan-kebijakan itu, hari ini Lampung menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua terdekat di Sumatera. Ini semua karena kebijakan untuk petani. Terima kasih," ujar Rahmat.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian Lampung. Namun, untuk menilai kontribusi setiap kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, diperlukan pembacaan bersama terhadap berbagai indikator ekonomi yang tersedia.
Selain mendorong perbaikan harga komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan hilirisasi hasil pertanian. Salah satu langkahnya adalah mengolah singkong menjadi produk bernilai tambah, termasuk tepung mocaf.
Selama ini, singkong banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Melalui pengembangan produk olahan, pemerintah daerah berupaya membuka peluang agar nilai ekonomi komoditas tersebut tidak hanya dinikmati pada tahap produksi, tetapi juga melalui proses pengolahan di tingkat desa.
Hilirisasi dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ekonomi berbasis pertanian. Selain meningkatkan ragam produk yang dihasilkan, pengolahan komoditas juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sekitar sentra produksi.
Pengembangan tersebut melengkapi upaya pemerintah dalam memperkuat harga komoditas dan mengendalikan biaya produksi. Dengan dukungan kebijakan pertanian serta peningkatan nilai tambah hasil panen, Lampung berupaya memperkuat peran sektor pertanian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)