Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum 2027 kepada seluruh kepala daerah sebagai pedoman utama perumusan kebijakan pengupahan tahun depan. Proses ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 serta memanfaatkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak berbasis data Susenas BPS untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.
JAKARTA, saatini.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Rapat koordinasi yang digelar secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026), menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perumusan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam regulasi tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat koordinasi tersebut.
Dalam penjelasannya, penghitungan upah minimum tahun 2027 bertumpu pada tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formula penghitungannya menggabungkan tiga indikator kunci:
Guna menjamin akurasi data di setiap daerah, Kemnaker saat ini tengah menyiapkan estimasi KHL yang bersumber dari data konsumsi rumah tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan komponen KHL mencakup empat aspek esensial kehidupan pekerja, meliputi:
Selain di level provinsi, estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah. Menaker Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi ini sebagai rujukan utama sembari membuka ruang diskusi seluas-luasnya.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," tegas Yassierli.
Pemerintah telah menetapkan tenggat waktu ketat bagi seluruh kepala daerah dalam mengumumkan besaran upah minimum tahun 2027: