Ketua MPR Ahmad Muzani membeberkan isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, yang menyatakan keputusan tersebut diambil secara sadar demi menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan. MPR RI resmi menyatakan posisi Wakil Presiden kosong dan akan segera menggelar rapat gabungan untuk mengambil langkah konstitusional guna mengisi kekosongan jabatan tersebut.
JAKARTA, saatini.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, secara terbuka membeberkan isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Muzani menunjukkan langsung lembaran surat resmi berwarna putih dengan lambang kop Garuda berwarna emas kepada awak media sebelum membacakan poin-poin utamanya.
"Dalam bentuk tulisan. Ini intinya saja," kata Ahmad Muzani mengawali pembacaan dokumen pengunduran diri tersebut di hadapan wartawan.
Dalam pembacaan yang disampaikan Ketua MPR RI, Gibran menyatakan pengunduran dirinya dilakukan secara sadar demi menjaga stabilitas serta kelancaran jalannya pemerintahan nasional. Berikut adalah kutipan isi surat pengunduran diri yang dibacakan Ahmad Muzani:
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri."
Ahmad Muzani menegaskan bahwa dalam dokumen tersebut, Gibran tidak merinci alasan khusus di balik keputusannya melepaskan kursi orang nomor dua di Indonesia. Namun demikian, dengan diterimanya surat pernyataan berhenti atas permintaan sendiri tersebut, MPR RI menyatakan bahwa posisi Wakil Presiden saat ini secara resmi mengalami kekosongan.
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sesuai koridor konstitusi, MPR RI segera mengambil langkah kelembagaan dengan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Melalui rapat gabungan tersebut, MPR akan mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus permintaan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Sesuai ketentuan perundang-undangan, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari sejak surat dari MPR diterbitkan untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.