Pemerintah mempercepat penyelesaian Peraturan Menteri sebagai landasan hukum integrasi tarif tol dengan memprioritaskan kawasan Jabodetabek, Yogyakarta, Medan Raya, dan Surabaya. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam proses ini karena melibatkan banyak pemangku kepentingan serta aspek investasi yang besar.
JAKARTA, Saatini.com - Pemerintah semakin serius mendorong integrasi tarif jalan tol di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini mempercepat penyelesaian Peraturan Menteri (Permen) sebagai landasan hukum sebelum menentukan skema dan besaran tarif yang akan berlaku.
Kebijakan ini berpotensi mengubah pola perjalanan pengguna jalan tol, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. Ada empat kawasan yang masuk dalam agenda evaluasi pemerintah, yakni Jabodetabek, Yogyakarta, Medan Raya, dan Surabaya.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan kebijakan tanpa memastikan seluruh aspek hukum dan investasi terpenuhi. Pasalnya, integrasi tarif melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, serta badan usaha jalan tol (BUJT).
"Soal integrasi tarif jalan tol, ada peran BPKP, kejaksaan juga di situ. Makanya kemudian karena melibatkan banyak stakeholders sehingga perlu waktu lebih lama," kata Dody dalam diskusi media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Pemerintah kini memprioritaskan penyelesaian payung hukum sebelum membahas lebih jauh mengenai besaran tarif yang akan diterapkan pada ruas-ruas jalan tol terintegrasi.
Dody menjelaskan, Kementerian PU ingin memastikan regulasi tersebut memiliki landasan yang kuat. Setelah aturan terbit, pemerintah baru melanjutkan pembahasan mengenai penyesuaian tarif dan cakupan ruas tol yang bisa masuk dalam skema integrasi.
"Tadi secara melalui Bu Komang (Kepala BPJT), kita sekarang fokus kepada payung hukumnya dulu, kemudian nanti kita akan maju kepada berapa sih tarif yang bisa satu ruas tiap bansai kita integrasikan, itu akan turun sampai seberapa," ujar Dody.
Menurutnya, kehati-hatian menjadi faktor penting karena pembangunan infrastruktur jalan tol membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Pemerintah tidak ingin kebijakan integrasi justru memunculkan persoalan hukum atau mengganggu kepastian investasi.
"Karena kalau salah jadi masalah besar, karena jalan tol ini heavy investment. Jadi semuanya itu rigid sekali untuk meyakinkan kepada para investor bahwa negara ini tidak pernah bermain-main dengan urusan investasi dari manapun tempatnya," tegasnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rosminiati mengungkapkan, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PU tentang integrasi jalan tol sudah memasuki tahap formalisasi di Kementerian Hukum.
Tahapan ini menjadi perkembangan penting karena regulasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi usulan integrasi tarif antarruas jalan tol.
"Alhamdulillah, untuk sampai saat ini penyusunan regulasi berupa Rancangan Peraturan Menteri PU tentang integrasi jalan tol sudah pada tahap formalisasi dengan pemerintahan hukum," kata Ni Komang.
Dia berharap pemerintah segera merampungkan proses tersebut agar Permen bisa diundangkan pada tahun ini. Dengan begitu, BPJT memiliki landasan hukum untuk melanjutkan evaluasi rencana integrasi tarif di sejumlah kawasan.
"Semoga tahun ini itu segera dapat diundangkan. Itu sebagai dasar hukum atau payung hukum untuk melaksanakan evaluasi terhadap pengintegrasian pentarifan jalan tol, terutama di kawasan Jabodetabek, Yogyakarta, Medan Raya, dan juga di Surabaya," jelasnya.
Empat kawasan tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah karena integrasi tarif diharapkan dapat meningkatkan kinerja jaringan jalan tol. Meski demikian, pemerintah tetap harus mempertimbangkan usulan dari masing-masing badan usaha pengelola jalan tol.
Penerbitan Permen nantinya tidak serta-merta membuat seluruh ruas jalan tol langsung menerapkan tarif terintegrasi. Pemerintah tetap membutuhkan usulan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola ruas-ruas terkait.
BUJT harus mengajukan permohonan integrasi tarif dengan ruas jalan tol lain yang berdekatan. Selanjutnya, BPJT akan mengevaluasi usulan tersebut berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ini BUJT selaku pengelolanya akan mengusulkan untuk melakukan pengintegrasian pentarifan dengan ruas-ruas di sebelahnya. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, dari regulator memang untuk saat ini kami fokus untuk menyusun regulasinya dulu, jadi payung hukumnya dulu," ujar Ni Komang.
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap memperhitungkan kondisi setiap ruas jalan tol sebelum menyetujui integrasi. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tidak hanya berorientasi pada perubahan sistem pembayaran atau struktur tarif.
BPJT juga akan melihat bagaimana integrasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi jaringan jalan tol secara keseluruhan. Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini benar-benar meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas perjalanan masyarakat.
Integrasi tarif jalan tol bukan semata-mata bertujuan menurunkan biaya perjalanan pengguna jalan. Pemerintah justru mengincar pemerataan distribusi kendaraan agar kepadatan tidak hanya menumpuk pada ruas tertentu.
Ni Komang menjelaskan, sejumlah jalan tol dalam kota saat ini menghadapi tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Karena itu, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan jaringan jalan tol secara lebih seimbang melalui integrasi antarruas.
"Tujuan dari pengintegrasian pentarifan jalan tol itu adalah untuk meningkatkan kinerja layanan dari jaringan jalan tolnya. Jadi agar menjadi distribusi lalu lintas yang lebih seimbang," jelas Ni Komang.
Melalui skema tersebut, pengguna jalan diharapkan memiliki pilihan perjalanan yang lebih baik ketika melintasi jaringan tol yang saling terhubung. Pada saat yang sama, distribusi kendaraan dapat berlangsung lebih merata sehingga beban lalu lintas tidak terkonsentrasi pada jalur tertentu.
Ni Komang menegaskan, pemerintah tidak merancang integrasi tarif sebagai instrumen untuk meningkatkan kelayakan investasi suatu ruas jalan tol. Fokus utamanya adalah memperbaiki kinerja jaringan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi tujuan integrasi itu bukan untuk meningkatkan kelayakan suatu investasi, tapi lebih untuk meningkatkan kinerja dari jaringan jalan tol," tegasnya.
Dengan demikian, integrasi tarif memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengubah besaran biaya perjalanan. Pemerintah ingin membangun sistem jaringan jalan tol yang lebih terkoneksi, efisien, dan mampu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih baik.
Sebelumnya, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian regulasi integrasi jalan tol menjelang akhir 2026. Anggota BPJT dari unsur masyarakat, Tulus Abadi, menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Menteri tersebut telah melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum.
Pada 26 Oktober 2026, pemerintah bahkan menargetkan regulasi tersebut bisa disahkan pada minggu pertama atau kedua November 2026.
"Permen Integrasi tol terus berproses menuju finishing, yang jelas sudah melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum, dua minggu lalu," kata Tulus di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian tahap formalisasi regulasi. Menteri PU dan BPJT sama-sama menegaskan pentingnya payung hukum sebelum pemerintah melangkah ke pembahasan teknis integrasi tarif.
Jika Permen segera terbit, BPJT dapat mulai mengevaluasi usulan integrasi yang diajukan BUJT di kawasan prioritas. Setelah itu, pemerintah bisa membahas skema penerapan dan besaran tarif dengan mempertimbangkan kepentingan pengguna jalan, kepastian investasi, serta peningkatan kinerja jaringan jalan tol nasional.
Empat kawasan yang menjadi perhatian pemerintah, yakni Jabodetabek, Yogyakarta, Medan Raya, dan Surabaya, kini menunggu kelanjutan proses regulasi tersebut. (*)