Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti sesuai prosedur. MPR langsung merespons dengan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan fraksi untuk menentukan langkah konstitusional berikutnya dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut.
JAKARTA, saatini.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan suasana pertemuan saat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang. Menurut Muzani, Gibran tidak menyampaikan banyak pernyataan selama pertemuan dengan jajaran pimpinan MPR yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit tersebut.
Dalam sesi jumpa pers usai pertemuan, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Gibran hadir secara langsung dengan agenda tunggal menyerahkan dokumen pengunduran diri dan meminta lembaga legislatif segera menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku.
"Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," kata Ahmad Muzani kepada awak media di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani juga memastikan bahwa dalam dialog tertutup tersebut, Gibran sama sekali tidak menguraikan maupun menjelaskan alasan di balik keputusannya melepaskan jabatan Wakil Presiden.
Merespons permintaan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa lembaganya langsung bergerak cepat memproses surat pengunduran diri pada hari yang sama. Rapat pimpinan MPR dijadwalkan segera digelar untuk menyusun agenda persidangan dan mengundang seluruh unsur perwakilan politik di parlemen.
"Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," jelas Muzani.
Ahmad Muzani turut memaparkan tahapan serta batas waktu konstitusional yang berlaku dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah surat pengunduran diri resmi diterima majelis: