Pemerintah tengah mengkaji penambahan kuota BBM bersubsidi Pertalite untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi akibat migrasi massal pengguna dari Pertamax. Kebijakan ini diambil menyusul naiknya harga Pertamax yang dipicu ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, dengan target penyelesaian pengkajian pada akhir Oktober.
JAKARTA, saatini.com - Pemerintah memberi sinyal kuat bakal menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Langkah penyesuaian ini diambil untuk merespons gelombang perpindahan (migrasi) konsumen BBM nonsubsidi ke Pertalite akibat melonjaknya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merampungkan pengkajian anggaran serta perhitungan besaran penambahan kuota tersebut.
"Ada kenaikan (konsumsi). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji dan coba lakukan exercise di akhir bulan ini," ujar Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Bahlil menjelaskan, pemicu utama melonjaknya permintaan Pertalite adalah naiknya harga BBM nonsubsidi dengan angka oktan RON 92 seperti Pertamax.
Kenaikan harga Pertamax tersebut merupakan dampak berantai dari pecahnya ketegangan militer antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berujung pada penutupan jalur distribusi vital minyak dunia di Selat Hormuz. Kondisi geopolitik tersebut memaksa penyesuaian harga energi nonsubsidi di dalam negeri.
Akibat selisih harga yang kian lebar, sebagian besar pemilik kendaraan pribadi memilih beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Melonjaknya migrasi pengguna BBM diperkuat oleh data resmi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mencatat lonjakan konsumsi Pertalite terjadi secara signifikan sejak kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026.
Berikut rincian statistik penyaluran harian Pertalite sepanjang tahun 2026:
Melihat tren konsumsi yang tetap tinggi hingga triwulan IV-2026, pemerintah memastikan kesiapan anggaran negara agar pasokan Pertalite di seluruh SPBU Pertamina tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.