Kota Bandung meraih penghargaan sebagai Finalis Financial Literacy Award 2026 dari Gubernur Jawa Barat atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat. Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum penguatan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mendukung pelaku UMKM, diiringi ajakan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk mengoptimalkan penyaluran KUR dan pengembangan potensi agroforestry di provinsi tersebut.
BANDUNG, saatini.com - Kota Bandung kembali menorehkan prestasi di bidang literasi dan inklusi keuangan. Kali ini, Kota Bandung mendapatkan Piala dan Piagam sebagai Finalis Financial Literacy Award Tahun 2026 dalam ajang penghargaan tingkat Jawa Barat.
Penghargaan diberikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain pada saat Rakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat dan Pleno TPAKD Semester II Jawa Barat di Bale Gede, Gedung Pakuan, Jumat 20 November 2026.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan literasi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Penghargaan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengingatkan pentingnya memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha di sektor perkebunan.
Ia menyoroti potensi besar komoditas kakao, kopi, dan kelapa di Jawa Barat yang dinilai memiliki peluang ekonomi untuk dikembangkan melalui pendekatan agroforestry yang produktif dan berkelanjutan.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Namun, potensi tersebut perlu dioptimalkan agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Ia juga menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 51,7 juta jiwa.
“Kenapa penyaluran KUR di Jawa Barat ini lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur? Ini menjadi pekerjaan bersama, termasuk bagaimana perbankan lebih aktif menyosialisasikan pembiayaan kepada masyarakat,” kata Erwan.
Erwan menilai, pengembangan komoditas kopi, kakao, dan kelapa tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasar, kemitraan dengan industri, fasilitas pengolahan hingga akses pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan.
Ia mencontohkan, skema pembayaran kredit bagi petani perlu disesuaikan dengan siklus panen. Dengan demikian, petani tidak terbebani kewajiban angsuran bulanan ketika belum memperoleh hasil produksi.
“Kalau biasanya angsuran itu per bulan, kalau bisa nanti disesuaikan per panen. Skema pembiayaan perlu lebih adaptif terhadap siklus tanaman tahunan termasuk melalui masa tenggang pembayaran atau grace period,” ujarnya.
Selain pembiayaan, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi profesional, peningkatan literasi keuangan serta pendampingan usaha juga menjadi perhatian. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Erwan turut mendorong pengembangan potensi perkebunan di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Menurutnya, sektor perkebunan dapat menjadi alternatif penggerak ekonomi di tengah konsentrasi industri yang selama ini lebih banyak berkembang di wilayah utara dan barat Jawa Barat.
“Kopi, kelapa dan kakao ini bisa menjadi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, sekaligus membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Ia berharap TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengambil peran sebagai penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan.
Setiap program, lanjutnya, harus diwujudkan melalui langkah nyata yang melibatkan pemerintah daerah, petani, lembaga keuangan, BUMN serta pelaku industri.
“Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, petani, lembaga lembaga keuangan, BUMN dan industri. Di sinilah TPAKD harus mengambil peran sebagai katalisator dan penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan sumber pembiayaan,” tuturnya. (***)