Irjen Pol Eko Hadi Santoso menyatakan penyesalan dan meminta maaf di hadapan majelis sidang etik sebelum mengajukan banding atas putusan pemecatannya. Ia terbukti melanggar kode etik karena melakukan penyadapan ilegal dengan menyalahgunakan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional.
JAKARTA, saatini.com - Fakta baru terungkap dari ruang sidang etik kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat perwira tinggi (Pati) Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS).
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang turut mengawasi jalannya persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), mengungkap bahwa EHS sempat menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis.
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, membenarkan momen emosional tersebut terjadi sebelum EHS memutuskan untuk menempuh upaya banding atas putusan pemecatannya.
"Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf," ungkap Anam seusai persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta.
Anam menilai proses persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap EHS berlangsung komprehensif dan memberikan ruang pembelaan yang proporsional. Sejumlah saksi yang dihadirkan mampu mengurai secara terang benderang mengenai kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga konstruksi fakta di balik aksi penyadapan tersebut.
"Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang," jelas Anam memaparkan dinamika di ruang sidang.
Kendati telah menyampaikan permintaan maaf, Majelis KKEP tetap menilai perbuatan EHS sebagai pelanggaran berat. EHS dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan menyalahi prosedur.
Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Majelis pun menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada EHS:
Merespons vonis tersebut, EHS langsung menyatakan mengajukan banding.
Sidang etik ini merupakan bagian dari penanganan skandal besar yang sebelumnya diungkap Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Sebelum EHS, Divisi Propam Polri juga telah memvonis tersangka berinisial AS pada Selasa (10/11/2026) lalu dengan sanksi serupa, yakni PTDH. Sama seperti EHS, AS turut mengajukan banding atas putusan pemecatannya tersebut.