Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2027 sebesar 9,85 juta ton guna menjamin kebutuhan petani dan petambak serta mendukung produksi pangan nasional. Meskipun volume pupuk tetap sama dengan tahun sebelumnya, harga jual subsidi 2027 belum diputuskan karena masih mempertimbangkan dinamika global yang memengaruhi biaya produksi.
JAKARTA, saatini.com - Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2027 sebesar 9,85 juta ton. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan kebutuhan pupuk petani dan petambak terpenuhi sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Rabu, hanya berfokus pada penetapan volume pupuk bersubsidi untuk tahun depan.
Zulhas menjelaskan, alokasi pupuk untuk sektor pertanian mencapai 9,55 juta ton. Sementara itu, sektor perikanan memperoleh alokasi sebanyak 300 ribu ton. Jika digabungkan, total pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah mencapai 9,85 juta ton.
"Rapatnya hanya sebentar karena kita sudah bicarakan panjang, sudah dibahas lama. Jadi tadi rapat tinggal memutuskan saja, yaitu pupuk untuk tahun 2027 sama volumenya dengan tahun lalu 9,55 juta ton dan untuk perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85," kata Zulhas di Jakarta, Rabu.
Keputusan tersebut disampaikan setelah Zulhas memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pertemuan itu membahas penetapan volume, kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian dan pengalihan alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, jajaran direksi PT Pupuk Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Harga Pupuk Subsidi 2027 Belum Diputuskan
Meski volume pupuk bersubsidi 2027 sudah ditetapkan, pemerintah belum menentukan harga jual pupuk subsidi untuk tahun depan.
Zulhas mengatakan, penetapan harga masih mempertimbangkan perkembangan situasi global. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi biaya produksi maupun harga bahan baku pupuk sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian secara cermat.
Namun, pemerintah membawa kabar positif terkait upaya menekan biaya pengadaan pupuk. Zulhas mengungkapkan, harga pupuk berhasil ditekan sekitar 20 persen setelah adanya perubahan mekanisme pengadaan yang diinisiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurut Zulhas, efisiensi tersebut tidak terlepas dari perubahan sistem pengadaan yang sebelumnya menggunakan skema cost plus menjadi mark to market.
Dalam mekanisme cost plus, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan, pengelola tetap memperoleh keuntungan sekitar 10 persen dari total biaya tersebut. Skema ini dinilai membuat pengeluaran pengadaan pupuk berpotensi terus meningkat seiring bertambahnya biaya operasional.
Pemerintah kemudian mengganti mekanisme tersebut dengan sistem mark to market. Melalui perubahan ini, proses pengadaan diharapkan lebih efisien, biaya dapat ditekan, dan penggunaan anggaran negara untuk subsidi pupuk menjadi lebih optimal.
Efisiensi Pupuk Buka Peluang Pembangunan Pabrik Baru
Penghematan anggaran dari perubahan mekanisme pengadaan pupuk tidak hanya berdampak pada efisiensi belanja pemerintah. Dana yang berhasil dihemat bahkan memungkinkan pembangunan fasilitas produksi pupuk baru.
Zulhas menyampaikan, pembangunan pabrik pupuk baru tersebut dijadwalkan mulai beroperasi di wilayah Sumatera Selatan pada Januari tahun depan.
Langkah ini diharapkan memperkuat kapasitas produksi pupuk dalam negeri sekaligus mendukung ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian dan perikanan.
Pemerintah berharap penetapan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,85 juta ton untuk 2027, ditambah efisiensi dalam mekanisme pengadaan, dapat memberikan manfaat langsung bagi petani dan petambak.
Ketersediaan pupuk dengan dukungan anggaran yang lebih efisien juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan yang menjadi agenda pemerintah.