Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Polri telah menemukan titik terang keterkaitan antara kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan tindak pidana makar. Meski demikian, hingga saat ini aparat belum menetapkan tersangka baru karena penyidikan masih berlangsung intensif untuk melacak aliran data dan motif di balik tindakan tersebut.
JAKARTA, saatini.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menemukan titik terang mengenai keterkaitan antara kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan dugaan tindak pidana makar.
Kendati demikian, Yusril memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan di tubuh Polri masih terus berjalan intensif, dan hingga Selasa (17/11/2026) aparat belum menetapkan tersangka baru dalam perkara sensitif tersebut.
"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yusril menegaskan bahwa pemerintah menghormati langkah kepolisian yang bekerja secara cermat dan penuh kehati-hatian. Menurutnya, dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang sangat serius dan memiliki konstruksi perkara yang tidak sederhana.
Ia juga mengakui bahwa kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh pihak-pihak tertentu ini memang belum sepenuhnya terbuka ke publik. Oleh karena itu, Yusril meminta seluruh elemen masyarakat memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyidikan secara menyeluruh dan objektif.
Ke depan, kasus ini dipastikan akan dibuka secara terang benderang, baik melalui pelimpahan berkas perkara para tersangka ke meja hijau maupun melalui kemungkinan munculnya tersangka baru. Penyidikan difokuskan untuk melacak ke mana aliran hasil penyadapan tersebut bermuara, siapa pihak yang memanfaatkannya, serta motif di balik tindakan ilegal itu. Temuan inilah yang akan menjadi landasan kuat bagi penyidik dalam menerapkan pasal-pasal terkait makar.
"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ini, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU.
Seiring berjalannya proses penyidikan, Polri juga telah resmi mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan RI. Berdasarkan data pada laman publikasi Kejaksaan yang diakses Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
Dalam dokumen SPDP tersebut, penyidik mencantumkan rangkaian pasal berlapis yang disangkakan kepada para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, meliputi: