JAKARTA, saatini.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluruskan wacana yang beredar terkait potensi pembengkakan jumlah kursi DPRD DKI Jakarta hingga mencapai 180 sampai 220 kursi.
Pramono menegaskan bahwa DPRD DKI pada dasarnya tidak mengajukan penambahan kursi baru, melainkan meminta agar jumlahnya tetap dipertahankan seperti pada Pemilu 2024 lalu.
"Sebenarnya, bukan meminta tambahan, tetapi dengan undang-undang yang baru, jumlah kursi di Jakarta itu mengalami penurunan," ujar Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Pramono menjelaskan bahwa implementasi regulasi terbaru berpotensi memangkas alokasi anggota legislatif di Jakarta secara signifikan. Saat ini, DPRD DKI Jakarta diisi oleh 106 anggota. Namun, tanpa adanya pasal atau ketentuan khusus, jumlah tersebut berisiko merosot tajam menjadi hanya 85 kursi pada Pemilu 2029 mendatang.
Atas dasar itulah, Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD DKI sepakat untuk mengusulkan agar jumlah alokasi kursi dikembalikan sesuai skema Pemilu 2024.
"Jadi, ada permintaan dari teman-teman DPRD dan sudah dilakukan diskusi juga dengan Pemerintah Jakarta, bahwa kembali pada jumlah yang sebelumnya, seperti pemilu tahun 2024 yang lalu," tegas Pramono.
Sebelumnya, jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta sempat menggelar pertemuan dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dalam diskusi tersebut, muncul simulasi angka 180 hingga 220 kursi berdasarkan perhitungan rasio keterwakilan penduduk.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pasalnya, Jakarta memiliki karakteristik unik dengan populasi mendekati 11 juta jiwa namun tidak memiliki DPRD di tingkat kabupaten/kota.
Meski demikian, Wibi menegaskan bahwa kisaran angka 180 hingga 220 anggota tersebut masih sebatas kajian awal dan usulan akademis, bukan keputusan final.