Program 3 Juta Rumah telah mencapai 1.790.081 unit hingga 15 Oktober 2026, yang terdiri dari 1,1 juta rumah baru dan 686 ribu unit yang diperbaiki. Capaian ini didukung oleh dua jalur pendanaan, yakni APBN Kementerian PKP dan berbagai skema di luar APBN seperti KPR subsidi serta dukungan pemerintah daerah.
Jakarta, Saatini.com — Program 3 Juta Rumah mencatat capaian pembangunan dan peningkatan kualitas hunian sebanyak 1.790.081 unit hingga 15 Oktober 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Capaian tersebut mencakup pembangunan 1.103.918 unit rumah baru dan perbaikan 686.163 unit rumah. Kementerian PKP mengevaluasi perkembangan program sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam rapat kinerja di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP menjelaskan, pemerintah menjalankan program melalui dua jalur, yakni menggunakan APBN Kementerian PKP dan dukungan di luar anggaran kementerian tersebut. Pelaksanaannya melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, serta mitra lainnya.
Program yang menggunakan APBN Kementerian PKP mencakup Bedah Rumah, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penataan kawasan kumuh, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Sementara itu, dukungan di luar APBN kementerian meliputi program perumahan melalui APBN kementerian/lembaga dan APBD, KPR subsidi melalui FLPP, PPN Ditanggung Pemerintah, Kredit Program Perumahan (KPP), pembebasan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan CSR.
Pada 2025, program melalui APBN Kementerian PKP mencapai 62.579 unit, sedangkan pada 2026 angkanya mencapai 236.300 unit. Adapun program di luar APBN kementerian mencatat 789.831 unit pada 2025 dan 701.371 unit pada 2026.
Hingga 23 Oktober 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai 68,83% tanpa memperhitungkan tambahan anggaran belanja (ABT). Jika memasukkan ABT untuk pembangunan hunian tetap, realisasi anggaran tercatat sebesar 58,33%.
Dalam evaluasi penyerapan anggaran, BP3KP Jawa III, Sulawesi III, dan Sumatera IV mencatat tingkat penyerapan tertinggi. Sementara itu, BP3KP Nusa Tenggara I, Jawa II, dan Jawa IV perlu meningkatkan penyerapan anggaran serta pelaksanaan program.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 187.259 unit hingga periode pelaporan. Kementerian PKP mengapresiasi dukungan BP Tapera dan seluruh bank penyalur, dengan Bank BTN mencatat penyaluran rumah subsidi tertinggi.
Pada 2025, penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah program sejak dimulai pada 2010. Pemerintah menargetkan penyaluran 350.000 unit rumah subsidi melalui FLPP pada 2026.
Sementara itu, realisasi Kredit Program Perumahan mencapai Rp28,164 triliun. Nilai tersebut terdiri atas sekitar Rp9,5 triliun untuk pembiayaan sisi pasokan dan Rp18,6 triliun untuk sisi permintaan, guna mendukung pelaku usaha serta masyarakat yang ingin membangun, membeli, atau merenovasi rumah.
Maruarar menyoroti peningkatan skala Program Bedah Rumah sebagai salah satu perkembangan penting kebijakan perumahan. Setelah menargetkan perbaikan 45.000 rumah pada 2025, pemerintah menaikkan target menjadi 400.000 unit pada 2026.
Menurut Maruarar, peningkatan target tersebut membutuhkan kesiapan pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi yang lebih kuat. Pemerintah juga memperkuat dukungan kepastian kepemilikan tanah bagi MBR melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, termasuk fasilitasi sertipikat gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
“Capaian ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, tetapi ada doa, keringat, perjuangan, dan pengorbanan seluruh pegawai Kementerian PKP,” ujar Maruarar.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan program. Menurutnya, besarnya target harus berjalan seiring dengan tata kelola yang baik agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Target kita memang besar dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PKP juga besar. Karena itu, saya minta seluruh jajaran tetap menjaga integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni,” tegasnya.
Melalui evaluasi kinerja ini, Kementerian PKP mendorong seluruh unit kerja meningkatkan pelaksanaan program dan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah menargetkan penyediaan hunian berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat Indonesia. (*)