KPK menegaskan bahwa lembaga antirasuah selalu terbuka bagi siapa saja, termasuk penyelenggara negara, untuk berkonsultasi dalam rangka pencegahan dan mitigasi risiko pelanggaran hukum. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebagai respons atas pengakuan Raffi Ahmad yang mengaku telah meminta panduan terkait aktivitas endorsement selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden pada 2024.
JAKARTA, saatini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah pada 2024 terkait aktivitasnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pada fungsi pencegahan, lembaga antirasuah memang membuka pintu seluas-luasnya bagi penyelenggara negara maupun pihak mana pun untuk berkonsultasi guna memitigasi risiko pelanggaran hukum.
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain membuka ruang konsultasi, Budi menjelaskan bahwa KPK secara aktif memberikan pendampingan dalam pelaksanaan tugas pejabat negara agar potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak dini.
"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," tegasnya.
Sebelumnya, melalui video klarifikasi yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026), Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan KPK sejak awal menjabat pada 2024 mengenai kelanjutan profesinya di dunia hiburan.
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi dalam video tersebut.
Menurut penuturan Raffi, pihak KPK kala itu menyampaikan bahwa aktivitas seorang pejabat publik yang tetap menjalankan profesi pekerja seni maupun menerima kerja sama komersial tidak menyalahi aturan perundang-undangan.
"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Meski menilai aktivitasnya tidak melanggar ketentuan hukum secara administratif, Raffi mengakui bahwa posisi sebagai pejabat publik menuntut kepekaan lebih terhadap norma kepatutan dan kepercayaan masyarakat.
"Walaupun demikian, dia saat ini menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan."
Pernyataan dan klarifikasi tersebut disampaikan Raffi tak lama setelah dirinya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik menyusul mencuatnya polemik pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang periode 2024–2026 yang nilai total kerja samanya mencapai Rp14,7 miliar.