Saatini AMP
Nasional

Resmi Diketok Palu! UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen Jadi Rp3.372.828

Gubernur Banten Andra Soni resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 8,77 persen menjadi Rp3.372.828 per bulan melalui Keputusan Gubernur Nomor 708 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menggeser paradigma daya saing investasi daerah dari ketergantungan pada upah murah ke fokus pada produktivitas dan kualitas sumber daya manusia.

Oleh Gatot Wahyu
Gubernur Banten Andra Soni resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 8,77 persen menjadi Rp3.372.828 per bulan (Foto: Net)

SERANG, saatini.com - Kabar menggembirakan hadir bagi kalangan pekerja di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2027 sebesar 8,77 persenmenjadi Rp3.372.828,70 per bulan, atau mengalami penambahan nominal sebanyak Rp271.947,30 dibandingkan standar upah tahun sebelumnya.

Kebijakan pengupahan tersebut disahkan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, melalui penerbitan Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027. Penentuan angka ini lahir dari kalkulasi komprehensif atas berbagai indikator makroekonomi daerah, mencakup laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, standar kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja, hingga ketahanan operasional dunia usaha.

"Alhamdulillah, hari ini Pemprov Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30. Peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Banten," ujar Andra Soni dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Hapus Paradigma Upah Murah, Banten Bidik Investasi Berbasis Kualitas SDM

Dalam momentum pengumuman tersebut, Andra Soni melontarkan pernyataan tegas mengenai arah strategi investasi di Banten. Ia menekankan bahwa daya tarik daerah bagi para investor tidak boleh lagi bertumpu pada murahnya tenaga kerja, melainkan harus ditopang oleh produktivitas tinggi, inovasi industri, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta hubungan industrial yang harmonis.

"Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten," tegas Andra.

Akselerasi Ekonomi yang Berkeadilan bagi Pekerja dan Pengusaha

Andra menilai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari derasnya arus modal dan pertumbuhan dunia usaha, melainkan wajib tercermin dari dampak nyatanya terhadap peningkatan kesejahteraan buruh dan masyarakat luas.

Melalui penetapan UMP 2027 ini, Pemprov Banten berkomitmen mengawal agar penguatan daya saing industri berjalan seiring dengan peningkatan taraf hidup tenaga kerja di seluruh penjuru daerah.

"Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemprov Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," tutup Andra Soni.

Andra Soni Ketenagakerjaan Upah Minimum Provinsi Kenaikan Gaji 2027 UMP Banten 2027 Pemprov Banten Investasi Banten