Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 6,77 persen menjadi Rp4.210.059 per bulan, berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan. Kebijakan ini diumumkan lebih awal oleh Gubernur Herman Deru guna memberikan kepastian finansial bagi pekerja dan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan anggaran tahun mendatang.
PALEMBANG, saatini.com 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar 6,77 persen menjadi Rp4.210.059 per bulan. Angka terbaru ini bertambah sebesar Rp267.096 dibandingkan besaran UMP tahun 2026 yang tercatat senilai Rp3.942.963.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Palembang,Kamis (19/11/2026). Penetapan ini dituangkan secara resmi melalui Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
"Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya. Ini 6,77 persen," ujar Herman Deru.
Herman Deru menjelaskan bahwa besaran kenaikan 6,77 persen merupakan buah kesepakatan bersama antara unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2026. Kebijakan ini merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Ia menambahkan, pengumuman penetapan UMP yang dilakukan lebih awal bertujuan memberikan kepastian finansial bagi para pekerja maupun pelaku usaha dalam menyusun perencanaan anggaran rumah tangga dan operasional bisnis untuk tahun mendatang.
"Kenapa kita mau pertama, agar ada kenyamanan dari pihak buruh itu sendiri untuk dia membuat budget kebutuhan keluarganya dan sudah bisa atur untuk tahun depan bahwa minimum penghasilannya sedemikian. Di sini ada asosiasi pengusaha, di sebelahnya ada pekerja, asosiasi pekerja, bertemu di tengah pemerintah menjadi jembatan, dan hasilnya itu disepakati kenaikan 6,77 persen," terang Deru.
Ketentuan UMP Sumsel 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang menerapkan standar jam kerja tujuh hingga delapan jam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Sementara itu, sektor usaha mikro dan kecil (UMK) memiliki pengaturan tersendiri dengan batas upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum berdasarkan kesepakatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh perusahaan wajib mematuhi standar upah baru tersebut dan dilarang keras memangkas gaji pekerja yang sudah menerima bayaran di atas UMP.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut," tegasnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Indra Bangsawan, memastikan bahwa aturan UMP baru ini mulai berlaku efektif secara menyeluruh di Sumatera Selatan pada 1 Januari 2027. Pihaknya juga tengah merampungkan pembahasan upah minimum sektoral yang mencakup sembilan sektor usaha setelah tercapai kesepakatan prinsip.
Indra mengingatkan para pelaku usaha untuk tidak mengabaikan kewajiban pembayaran upah minimum karena terdapat konsekuensi hukum yang tegas bagi pihak yang melanggar, antara lain:
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel pengawas ketenagakerjaan, Disnakertrans Sumsel berkomitmen terus menggencarkan sosialisasi dan pengawasan berkala terhadap lebih dari 6.000 perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan.