Saatini AMP
Nasional

Rumah Direnovasi, Tanah Disertifikasi Gratis, Plus Modal Usaha! Ini Dia Program Terbaru Kementerian PKP

Kementerian PKP meluncurkan program terpadu bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengintegrasikan renovasi rumah, sertifikasi tanah gratis, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kerja sama lintas kementerian ini ditargetkan membantu satu juta MBR memperoleh kepastian hukum atas lahan mereka, seperti yang diwujudkan melalui penyerahan 25.000 sertifikat gratis di Banten.

Oleh Gatot Wahyu
Rumah Direnovasi, Tanah Disertifikasi Gratis, Plus Modal Usaha! Ini Dia Program Terbaru Kementerian PKP

JAKARTA, saatini.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadirkan terobosan terpadu bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengintegrasikan Program Bedah Rumah, sertifikasi tanah gratis,dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Langkah kolaboratif ini dijalankan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh berupa program sertifikasi gratis bagi satu juta MBR di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas lahan yang ditempati masyarakat, khususnya para penerima manfaat renovasi rumah tidak layak huni.

"Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertifikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat," ujar Maruarar Sirait dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Penyerahan Sertifikat Tanah Gratis bagi Penerima Bedah Rumah di Tangerang

Wujud nyata kolaborasi lintas instansi tersebut ditunjukkan saat Maruarar Sirait menyerahkan langsung sertifikat tanah gratis kepada 10 warga penerima Program Bedah Rumah di sela peninjauan lapangan di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa wilayah Banten mendapatkan kuota sebanyak 25.000 sertifikat gratis sepanjang tahun 2026. Alokasi ini menjadi sangat krusial mengingat sekitar 21 persen bidang tanah di Provinsi Banten tercatat belum terdaftar secara resmi.

Harison menegaskan bahwa seluruh tahapan penerbitan sertifikat dalam program ini bebas biaya alias gratis. Pihaknya tidak akan segan menindak tegas oknum mana pun yang kedapatan melakukan pungutan liar kepada warga.

Syarat dan Alur Pengajuan Sertifikat Hak Milik (SHM) Gratis

Program peningkatan status hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) ini menyasar MBR yang telah memiliki alas hak atas tanah, termasuk warga penerima bantuan Program Bedah Rumah.

Untuk mengurus sertifikasi gratis tersebut, masyarakat cukup menyiapkan empat dokumen utama berikut:

Setelah berkas diserahkan, petugas BPN akan melakukan verifikasi administrasi serta pengukuran lapangan guna memastikan letak, luas, dan batas-batas bidang tanah. Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, proses penerbitan sertifikat diperkirakan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan.

Penguatan Ekonomi Keluarga lewat Pembiayaan PNM Mekaar Berbunga 8 Persen

Selain menyentuh aspek kelayakan fisik bangunan dan legalitas lahan, Kementerian PKP turut menggandeng PT PNMmelalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk mendorong kemandirian finansial keluarga penerima manfaat.

Melalui program ini, perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro memperoleh akses permodalan usaha yang disertai pendampingan dan pelatihan pengembangan kapasitas bisnis. Kebijakan terbaru berupa penyesuaian bunga pembiayaan menjadi 8 persen disambut antusias para nasabah karena membuat cicilan modal usaha menjadi jauh lebih ringan dan terjangkau.