Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendesak BP Tapera untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi FLPP agar target 350 ribu unit pada 2026 dapat tercapai, mengingat realisasi saat ini baru mencapai 207 ribu unit atau 59,15%. Percepatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Program 3 Juta Rumah.
JAKARTA, Saatini.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memperoleh hunian layak dan terjangkau hingga akhir 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja BP Tapera di Kantor Mandiri PKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawal Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin memastikan penyaluran rumah subsidi berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Maruarar.
Data BP Tapera hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB menunjukkan realisasi penyaluran dana FLPP mencapai 207.023 unit. Angka tersebut setara dengan 59,15% dari target tahunan sebanyak 350.000 unit, dengan total pembiayaan sebesar Rp25,80 triliun.
Penyaluran pada paruh kedua 2026 menunjukkan akselerasi. Hingga 17 November, realisasi Triwulan IV mencapai 42.015 unit, tumbuh 25,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 33.387 unit.
Tren pertumbuhan ini melanjutkan kinerja Triwulan III yang mencatatkan penyaluran 73.477 unit atau meningkat 8,9%. Meski demikian, akumulasi penyaluran nasional sebanyak 207.023 unit masih berada di bawah capaian periode yang sama pada 2025, yakni 221.821 unit.
Dari total realisasi FLPP, sebanyak 206.993 unit merupakan KPR subsidi untuk rumah tapak dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,79 triliun. Sementara itu, penyaluran untuk rumah susun mencapai 30 unit dengan nilai Rp7,65 miliar.
BP Tapera mencatat 35.863 unit rumah masih menjalani proses di perbankan. Antrean ini menjadi salah satu peluang untuk mendorong realisasi FLPP lebih tinggi menjelang akhir tahun.
Berikut rincian unit yang masih berada dalam proses perbankan:
Dari sisi pasokan, BP Tapera memiliki 29.092 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran FLPP. Jumlah tersebut terdiri atas 24.289 unit rumah tapak ready stock, 2.094 unit rumah susun ready stock, serta 2.709 unit rumah tapak yang masih dalam pembangunan.
Kombinasi antrean pembiayaan dan ketersediaan hunian tersebut menjadi perhatian pemerintah. Percepatan proses administrasi, akad kredit, serta penyelesaian pembangunan perlu berjalan beriringan agar calon penerima subsidi segera mendapatkan rumah.
Maruarar menilai evaluasi berkala penting untuk menemukan hambatan teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan. Pemerintah ingin setiap kendala mendapat tindak lanjut melalui solusi konkret, terukur, dan berorientasi pada percepatan realisasi.
“Kita harus memastikan seluruh target penyaluran rumah subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai akhir tahun ini. Tata kelola dan solusi kreatif percepatan pembiayaan perumahan harus terus diperkuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaat pembiayaan perumahan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Maruarar.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP juga mendorong penerapan konsep governmentpreneur. Konsep ini menggabungkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pola pikir kewirausahaan untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan efektivitas program.
Menurut Maruarar, pengelolaan program perumahan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme birokrasi. Pemerintah juga membutuhkan terobosan, kreativitas, dan kemampuan membaca peluang agar target pembangunan tercapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
Kementerian PKP turut mengapresiasi kontribusi BP Tapera, perbankan nasional termasuk bank Himbara dan bank penyalur daerah, asosiasi pengembang, serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pembiayaan rumah subsidi.
Dari sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar hingga 17 November 2026. Bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan untuk 89.481 unit rumah atau 53,30% dari target 167.870 unit, dengan nilai Rp11,18 triliun.
Bank Syariah Nasional (BSN) menempati posisi kedua dengan realisasi 49.193 unit atau 71,55% dari target 68.749 unit. Nilai pembiayaan BSN mencapai Rp6,04 triliun.
Bank BRI berada di posisi ketiga dengan penyaluran 29.592 unit atau 49,32% dari target 60.000 unit, senilai Rp3,71 triliun. Berikutnya, Bank BNI menyalurkan 14.866 unit atau 88,49% dari target 16.800 unit dengan nilai Rp1,88 triliun.
Bank Mandiri melengkapi lima besar dengan realisasi 7.067 unit atau 58,89% dari target 12.000 unit. Nilai pembiayaannya mencapai Rp912,35 miliar.
Kontribusi tiga asosiasi pengembang terbesar juga menjadi penopang realisasi FLPP nasional. Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) mencatatkan total penyaluran 174.314 unit.
Jumlah tersebut setara dengan 84,20% dari total penyaluran FLPP nasional, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp21,71 triliun. Pemerintah menilai sinergi dengan asosiasi pengembang penting untuk menjaga ketersediaan rumah yang siap dihuni.
Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi FLPP tertinggi. Penyalurannya mencapai 46.044 unit atau 87,55% dari target 52.591 unit, dengan nilai pembiayaan Rp5,79 triliun.
Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan realisasi 18.928 unit atau 37,86% dari target 50.000 unit. Nilai pembiayaan di provinsi tersebut mencapai Rp2,26 triliun.
Sulawesi Selatan berada di posisi ketiga dengan penyaluran 17.646 unit atau 88,23% dari target 20.000 unit. Nilai pembiayaannya mencapai Rp2,20 triliun, sekaligus menjadikan Sulawesi Selatan satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk tiga besar penyaluran FLPP nasional.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa percepatan realisasi membutuhkan sinergi kuat antara perbankan dan asosiasi pengembang. Perbankan perlu mempercepat proses administrasi serta akad kredit, sedangkan pengembang harus menuntaskan pembangunan agar jumlah rumah ready stock bertambah.
“Kami mengharapkan akselerasi dari asosiasi pengembang agar proses pembangunan menjadi unit ready stock dan juga dari sisi perbankan agar proses di sisi demand dapat segera menjadi realisasi,” ujar Heru.
Rapat evaluasi juga membahas strategi pemasaran konvensional dan digital serta penguatan skema pembiayaan untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas informasi dan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Dalam rapat yang sama, praktisi properti senior sekaligus Owner dan CEO ERA Fiesta Group, Abuy Tjia, berbagi pengalaman menghadapi kondisi ekonomi yang menantang dan daya beli masyarakat yang semakin selektif. Ia menilai pengembang perlu menyesuaikan kualitas produk dan saluran pemasaran dengan karakter calon konsumen.
Untuk rumah dengan harga di bawah Rp500 juta, Abuy menilai fitur siaran langsung atau Live TikTok dapat menjangkau pembeli rumah pertama dan generasi muda. Melalui siaran tersebut, calon konsumen bisa melihat kondisi rumah sekaligus memperoleh informasi mengenai cicilan, spesifikasi bangunan, dan lingkungan hunian.
Sementara itu, properti segmen menengah ke atas dengan harga di atas Rp1 miliar dinilai lebih cocok memanfaatkan Meta Ads melalui Facebook dan Instagram. Platform tersebut memungkinkan pengembang menjangkau calon pembeli berdasarkan demografi, lokasi, dan minat investasi secara lebih spesifik.
Kementerian PKP optimistis realisasi penyaluran rumah subsidi dapat terus meningkat hingga akhir 2026 melalui koordinasi yang lebih kuat, tata kelola akuntabel, inovasi pembiayaan, serta percepatan proses di perbankan dan pengembang.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah menargetkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Rapat Evaluasi Kinerja BP Tapera dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho beserta jajaran Deputi Komisioner, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, serta pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PKP. (*)