Yusril Ihza Mahendra memastikan Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan nama kandidat cawapres ke MPR, seiring penundaan jadwal pemilihan dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Penundaan ini disebabkan padatnya agenda KTT ASEAN dan APEC Presiden di luar negeri yang membuat tenggat waktu penyerahan nama menjadi tidak cukup.
JAKARTA, saatini.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun kandidat calon Wakil Presiden (Cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Kepastian tersebut disampaikan Yusril seiring dengan disepakatinya pengunduran jadwal pemilihan Wakil Presiden oleh MPR, dari yang semula dijadwalkan pada 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," ujar Yusril kepada wartawan usai kegiatan penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Yusril, belum diserahkannya nama kandidat berkaitan erat dengan kewajiban prosedur formal pencalonan serta padatnya agenda kenegaraan Presiden di luar negeri.
Berdasarkan ketentuan Pasal UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden diwajibkan mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan digelar. Apabila pemilihan tetap dilaksanakan pada jadwal awal tanggal 2 Desember, tenggat waktu penyerahan nama akan jatuh pada 18 November.
Padahal, pada waktu yang bersamaan Presiden sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, yang kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, China. Presiden baru dijadwalkan tiba kembali di tanah air pada Jumat (19/11/2026).
"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," jelas Yusril.
Ia menambahkan bahwa meskipun pertemuan dengan pimpinan partai telah berlangsung di Istana Bogor beberapa hari lalu, rapat formal khusus bersama partai koalisi pengusung pada Pilpres 2024 belum digelar secara resmi.
Yusril menekankan pentingnya ketelitian dalam menjalankan prosedur hukum. Sesuai amanat UU MD3, bakal calon Wakil Presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan dari tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Tahapan formal ini wajib ditempuh secara cermat guna menghindari kekurangan persyaratan maupun cacat prosedur di kemudian hari.
Terkait mencuatnya berbagai figur calon Wapres pengganti di tengah ruang publik—termasuk nama Sufmi Dasco Ahmad—Yusril memandang hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang bersifat informal.
Ia menegaskan bahwa keputusan final mengenai dua nama yang akan diajukan ke parlemen sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegas Yusril.
Setelah dua nama kandidat resmi diserahkan oleh Presiden paling lambat pada 25 November 2026, tim verifikasi MPR akan bekerja selama dua minggu penuh untuk memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan administrasi para calon. Rangkaian proses konstitusional ini kemudian akan bermuara pada sidang pemilihan melalui pemungutan suara secara tertutup di MPR pada 9 Desember 2026.