Irjen Pol Eko Hadi Santoso resmi dipecat dari Polri setelah Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas keterlibatannya dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pengusaha. Meski menyatakan banding, Eko langsung ditahan di Rutan Brimob untuk menjalani proses pidana setelah terbukti menyalahgunakan perangkat teknologi institusi secara tidak profesional.
JAKARTA, saatini.com - Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) mengambil tindakan tegas terhadap perwira tinggi (Pati) Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS). Dalam sidang etik yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026), EHS resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat setelah terbukti terlibat dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga kalangan pengusaha.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi langsung putusan berat tersebut seusai persidangan.
"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," tegas Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta.
Tak hanya sanksi pemecatan, majelis etik juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan secara resmi bahwa tindakan EHS merupakan perbuatan tercela. Meski demikian, EHS menyatakan mengajukan upaya banding atas vonis pemecatan tersebut.
Usai mendengar vonis pemecatan, pemandangan kontras terlihat saat EHS keluar dari Gedung Divisi Propam Polri. Perwira tinggi tersebut tampak mengenakan kaus tahanan berwarna biru muda dengan kedua tangan terikat.
Dengan wajah tertutup masker hitam, EHS berjalan cepat sambil menundukkan kepala tanpa sepatah kata pun saat digiring petugas menuju kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri.
"Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim," jelas Trunoyudo, memastikan EHS kembali ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Berdasarkan fakta persidangan KKEP, majelis menilai EHS terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait akses ilegal berupa penyadapan. Ia menyalahgunakan akses serta perangkat teknologi milik institusi Polri secara tidak profesional dan melanggar prosedur standar.
Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar:
Pemecatan EHS merupakan babak lanjutan dari pengusutan kasus besar yang ditangani Bareskrim Polri. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal, yakni berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Sebelum EHS, Divisi Propam Polri juga telah menggelar sidang kode etik terhadap tersangka berinisial AS pada Selasa (10/11/2026) lalu. Sama halnya dengan EHS, AS dijatuhi sanksi pemecatan (PTDH) dan saat ini tengah mengajukan proses banding.