Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan 62,2 persen publik setuju dengan rencana reshuffle Kabinet Merah Putih dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai sebagai pejabat dengan kinerja terbaik versi masyarakat.
JAKARTA, saatini.com - Mayoritas masyarakat Indonesia memberikan sinyal persetujuan terhadap langkah perombakan (reshuffle) menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Hasil survei terbaru dari Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat sebanyak 62,2 persen responden mengaku setuju jika Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pejabat pembantunya.
Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, memaparkan hasil tersebut dalam rilis Survei Nasional bertajuk "Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta pada Minggu (18/10/2026). Dalam laporan tersebut, hanya 14,7 persen responden yang menyatakan tidak setuju, sementara 23,1 persen sisanya memilih tidak menjawab.
Di samping aspirasi terkait perombakan kabinet, survei PPI juga memetakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri dan pejabat setingkat menteri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil menduduki posisi puncak sebagai pejabat dengan penilaian kinerja terbaik versi masyarakat, mengantongi persentase sebesar 15,4 persen.
Posisi kedua ditempati oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 14,5 persen, diikuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di urutan ketiga dengan raihan 6 persen.
Berikut adalah daftar 10 besar pejabat Kabinet Merah Putih dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan rilis survei PPI:
Tinggi persetujuan publik terhadap penataan ulang kabinet sejalan dengan langkah dinamis yang diambil Kepala Negara. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga pertengahan Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan pos jabatan secara bertahap.
Hingga 15 Oktober 2026, gelombang penataan ulang pemerintahan tersebut telah berlangsung sebanyak sembilan kali. Langkah ini mencakup rotasi dan pergantian posisi menteri, wakil menteri, pejabat lingkaran kepresidenan, pimpinan lembaga negara, hingga penyesuaian pimpinan tinggi TNI dan Polri demi mengoptimalkan efektivitas kerja pemerintah.