Saatini AMP
News

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mangkir dari panggilan pemeriksaan Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi dan mengajukan penundaan jadwal ke pekan depan. Ia dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 yang disinyalir melanggar prosedur perizinan DPRD dan Kementerian ESDM.

Oleh Gatot Wahyu
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung

JAKARTA, saatini.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Bekasi berinisial TAT tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi. Perkara ini berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) perusahaan daerah tersebut bersama PT Pertamina EP.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan ketidakhadiran orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Anang Supriatna.

Menurut penjelasan Anang, pihak Wali Kota Bekasi telah mengirimkan surat resmi kepada tim penyidik guna mengajukan penundaan jadwal pemeriksaan pada minggu mendatang.

“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” ujarnya.

Diperiksa Terkait Tata Kelola Migas Periode 2009–2024

Sejatinya, Wali Kota Bekasi TAT dijadwalkan menjalani pemeriksaan di hadapan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung pada pukul 10.00 WIB. Keterangannya dibutuhkan sebagai saksi dalam pengusutan dugaan rasuah tata kelola PT Minyak dan Gas (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam KSO dengan PT Pertamina EP untuk periode 2009–2024.

Konstruksi Perkara: Izin DPRD hingga Kementerian ESDM Diabaikan

Memaparkan duduk perkara kasus ini, Anang menjelaskan bahwa penyidikan bermula dari proyek kerja sama antara PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berlokasi di wilayah Kota Bekasi.

Namun, berdasarkan temuan penyidik, pelaksanaan kerja sama tersebut sarat akan penyimpangan serta pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme perizinan yang berlaku.

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," tegas Anang.

Kerugian Keuangan Negara Ditaksir Mencapai Rp2 Triliun

Penyimpangan tata kelola yang terjadi secara sistemik tersebut diduga kuat menimbulkan kerugian finansial dan defisit yang membebani pihak-pihak yang terlibat dalam skema kerja sama. Kejaksaan Agung menaksir nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp2 triliun.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," imbuh Anang.

Hingga saat ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung masih terus mendalami perkara tersebut secara intensif dengan mengumpulkan berbagai alat bukti tambahan serta menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kerja sama migas tersebut.