OJK memberi fleksibilitas kepada bank untuk memenuhi batas minimum saham publik 15%. Namun, kesehatan bank dan kecukupan modal tetap menjadi prioritas.

Jakarta, Saatini.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keleluasaan kepada perbankan untuk menentukan strategi pemenuhan ketentuan minimum saham publik atau free float sebesar 15%. Bank dapat memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi, struktur kepemilikan, serta kebutuhan permodalan masing-masing.

Meski demikian, fleksibilitas tersebut bukan berarti bank bisa mengabaikan aturan. OJK menegaskan bahwa setiap langkah pemenuhan free float harus mengikuti ketentuan yang berlaku sekaligus menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, regulator memahami bahwa setiap bank memiliki karakteristik dan struktur kepemilikan yang berbeda. Karena itu, pendekatan pemenuhan saham publik perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing institusi.

“Hal ini mengingat pendekatan yang digunakan perlu memperhatikan karakteristik dan struktur kepemilikan masing-masing bank,” kata Dian dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

Free Float 15% Harus Sejalan dengan Kebutuhan Modal

OJK menilai pemenuhan ketentuan free float dan penguatan permodalan sama-sama menjadi kebutuhan penting bagi perbankan. Namun, bank perlu menyusun strategi agar kedua agenda tersebut tidak saling menghambat.

Pasalnya, aksi korporasi untuk memperbesar porsi saham publik terkadang beririsan dengan kebutuhan bank untuk memperkuat modal. Kondisi ini membuat bank perlu menghitung langkah yang tepat agar kepatuhan terhadap ketentuan free float tetap berjalan seiring dengan rencana pengembangan bisnis.

Dian menjelaskan, pemenuhan saham publik harus memperhatikan kondisi permodalan dan rencana usaha setiap bank. Dengan begitu, strategi yang dipilih tidak hanya memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Terbitkan Saham Baru Bisa Jadi Solusi

Salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan bank adalah menerbitkan saham baru. Opsi ini berpotensi menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni menambah modal dan memperluas kepemilikan saham oleh publik.

Namun, bank tetap harus memastikan penerbitan saham baru memenuhi ketentuan yang berlaku. Efektivitas langkah tersebut juga bergantung pada kesesuaiannya dengan kebutuhan permodalan dan struktur kepemilikan masing-masing bank.

Jika penerbitan saham baru mampu meningkatkan modal sekaligus memperbesar porsi saham publik, skema tersebut pada prinsipnya dapat mendukung pemenuhan dua kebutuhan strategis perbankan. Karena itu, bank perlu mempertimbangkan pilihan ini dalam perencanaan aksi korporasi secara matang.

Merger Bank Juga Masuk Daftar Pilihan

Selain menerbitkan saham baru, bank juga dapat mempertimbangkan penggabungan usaha atau merger dengan satu atau lebih bank lain. Melalui skema tersebut, bank dapat menyesuaikan struktur kepemilikan saham hingga memenuhi ketentuan minimum free float.

Meski tersedia sejumlah pilihan, OJK tidak menetapkan satu mekanisme yang harus digunakan oleh seluruh bank. Regulator membuka ruang bagi setiap bank untuk menentukan strategi berdasarkan kondisi masing-masing, selama tetap mematuhi ketentuan dan menjaga kesehatan operasional.

Pendekatan ini membuat perencanaan aksi korporasi menjadi faktor penting. Bank perlu menilai konsekuensi setiap opsi terhadap struktur kepemilikan, kecukupan modal, profil risiko, serta arah pengembangan usaha sebelum mengambil keputusan.

OJK Tetap Prioritaskan Kesehatan Bank

OJK mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, bank mungkin menghadapi tantangan untuk memenuhi free float sekaligus memperkuat permodalan. Jika kedua kebutuhan tersebut sulit dijalankan secara bersamaan, kecukupan modal dan kesehatan bank tetap menjadi pertimbangan fundamental.

Dian menegaskan, OJK akan mengevaluasi kondisi setiap bank secara menyeluruh. Penilaian tersebut mencakup kebutuhan permodalan, profil risiko, rencana bisnis, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dengan pendekatan itu, OJK ingin memastikan bahwa upaya memenuhi batas minimum saham publik tidak mengorbankan stabilitas bank. Bank juga perlu menyelaraskan strategi kepemilikan saham dengan kemampuan finansial dan kebutuhan bisnisnya.

Bank Diminta Siapkan Aksi Korporasi Sejak Dini

OJK mendorong perbankan merencanakan aksi korporasi secara terukur dan tepat waktu. Perencanaan tersebut penting agar proses pemenuhan free float tidak berjalan terpisah dari agenda penguatan modal.

Bank perlu menimbang pilihan yang tersedia, mulai dari penerbitan saham baru hingga merger, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan ketentuan regulator. Langkah yang terencana dapat membantu bank menjaga keseimbangan antara kepemilikan saham publik, kecukupan modal, dan keberlanjutan operasional.

“Pada prinsipnya, OJK terus mendorong bank untuk melakukan perencanaan aksi korporasi secara terukur dan tepat waktu, sehingga pemenuhan ketentuan free float dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga dan memperkuat permodalan bank,” kata Dian.

Dengan demikian, pemenuhan free float minimum 15% bukan sekadar persoalan menambah porsi saham yang dimiliki publik. Bank juga harus memastikan strategi tersebut selaras dengan kebutuhan modal, profil risiko, dan rencana bisnis agar kesehatan serta keberlanjutan operasional tetap terjaga. (*)