Kementerian PKP mengevaluasi realisasi program BSPS di delapan daerah. Alokasi bantuan meningkat tajam, bahkan Aceh melonjak 459% dibandingkan tahun lalu.

JAKARTA, Saatini.com – Program bedah rumah pemerintah memasuki tahap percepatan pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kini mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di delapan daerah agar pembangunan rumah, pencairan anggaran, dan laporan penggunaan dana selesai sesuai target.

Sejumlah daerah mendapatkan tambahan alokasi bantuan dalam jumlah besar dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Aceh menjadi salah satu penerima dengan peningkatan paling mencolok, yakni mencapai 14.555 unit atau melonjak sekitar 459% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 2.602 unit.

Evaluasi ini menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan jumlah bantuan harus diikuti percepatan pembangunan fisik di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh penerima menyelesaikan kewajiban pelaporan penggunaan dana.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel memimpin rapat koordinasi evaluasi program bedah rumah dan sejumlah program perumahan lainnya secara daring bersama kepala daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Mandiri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

PKP Evaluasi Program Bedah Rumah di 8 Daerah

Dalam rapat tersebut, Didyk meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan balai pelaksana. Ia menekankan bahwa setiap perkembangan program harus mendapatkan pemantauan secara berkala agar target pelaksanaan tidak meleset.

Menurut Didyk, pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran tersalurkan. Perkembangan pembangunan rumah dan laporan penggunaan dana juga harus berjalan beriringan.

"Kami akan mengevaluasi semua progres yang ada di kabupaten. Untuk para kepala balai, mohon agar perkembangan pelaksanaan program dapat dilaporkan," ujar Didyk.

Delapan daerah yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut meliputi Provinsi Aceh, Kabupaten Karawang, Kota Semarang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Mamuju Tengah, Kota Balikpapan, dan Kota Cirebon.

Aceh Dapat 14.555 Unit Bedah Rumah, Naik 459%

Provinsi Aceh mencatat peningkatan alokasi BSPS paling besar dalam evaluasi tersebut. Pada 2025, wilayah ini hanya memperoleh 2.602 unit, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 14.555 unit.

Kenaikan tersebut mencapai sekitar 459% dalam satu tahun. Peningkatan alokasi ini membuat pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan pembangunan agar seluruh bantuan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dari total alokasi 14.555 unit, pencairan dana sudah mencapai 14.429 unit. Sementara itu, pembangunan fisik baru mencapai 2.494 unit dan sebanyak 1.250 unit telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD).

Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran anggaran di Aceh sudah mendekati keseluruhan alokasi. Namun, pemerintah masih perlu mendorong percepatan pembangunan fisik sekaligus penyelesaian laporan penggunaan dana.

Karawang Kebagian 2.329 Unit, 1.414 Rumah Sudah Dibangun

Kabupaten Karawang juga mendapatkan tambahan alokasi BSPS yang cukup besar. Jumlah bantuan meningkat dari 834 unit pada 2025 menjadi 2.329 unit pada 2026 atau bertambah sekitar 180%.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa pembangunan fisik telah mencapai 1.414 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.276 unit sudah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana.

Selain itu, masih terdapat 526 unit yang sedang dalam proses pengerjaan. Aep memastikan pemerintah kabupaten akan terus mengawal penyelesaian pembangunan hingga seluruh alokasi dapat terealisasi.

Seluruh dana untuk program BSPS di Karawang juga sudah dicairkan. Dengan demikian, perhatian pemerintah daerah kini tertuju pada penyelesaian pembangunan dan pelaporan unit yang telah menerima bantuan.

Semarang Dapat 1.369 Unit, Masih Ada 1.300 Warga Belum Punya Rumah

Kota Semarang mencatat peningkatan alokasi bantuan dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.369 unit pada 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut tambahan bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Seluruh dana program BSPS di Kota Semarang sudah dicairkan. Sementara itu, pembangunan fisik telah mencapai 1.067 unit dan sebanyak 891 unit sudah menyampaikan LPD.

Meski mendapatkan tambahan bantuan, kebutuhan hunian di Semarang masih cukup besar. Agustina mengungkapkan bahwa sekitar 1.300 warga masih belum memiliki rumah.

Karena itu, pemerintah kota mengusulkan dukungan pembangunan rumah susun untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Ia juga menilai berbagai skema bantuan perumahan dari Kementerian PKP memberikan dukungan penting bagi pemerintah daerah.

Tapanuli Selatan Naik 444%, Pencairan Dana Capai 221 Unit

Kabupaten Tapanuli Selatan juga mendapatkan peningkatan alokasi BSPS yang signifikan. Jumlah bantuan naik dari hanya 50 unit pada 2025 menjadi 272 unit pada 2026 atau bertambah sekitar 444%.

Dari total alokasi tersebut, pencairan dana telah mencapai 221 unit. Namun, realisasi pembangunan fisik baru mencatat dua unit yang selesai.

Pemerintah daerah masih perlu mempercepat pembangunan sekaligus menyelesaikan laporan penggunaan dana. Perbedaan antara jumlah pencairan dan realisasi fisik menjadi perhatian dalam evaluasi Kementerian PKP.

Halmahera Tengah Pertama Kali Dapat 73 Unit BSPS

Kabupaten Halmahera Tengah memperoleh alokasi 73 unit BSPS pada 2026. Bantuan ini menjadi alokasi pertama bagi daerah tersebut karena pada 2025 pemerintah belum memberikan alokasi program.

Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangadji menyampaikan bahwa total pagu anggaran untuk program tersebut mencapai Rp2,92 miliar. Hingga evaluasi berlangsung, pencairan dana sudah mencapai 71 unit.

Sementara itu, pembangunan fisik telah mencapai 21 unit dan sebanyak 14 unit sudah menyampaikan LPD. Pemerintah daerah masih perlu mengawal proses pembangunan dan pelaporan agar seluruh bantuan dapat terselesaikan.

Mamuju Tengah Dapat 714 Unit dengan Anggaran Rp14,28 Miliar

Kabupaten Mamuju Tengah memperoleh alokasi sebanyak 714 unit BSPS pada 2026. Program tersebut memiliki pagu anggaran mencapai Rp14,28 miliar.

Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras melaporkan bahwa pembangunan fisik telah mencapai 132 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 unit sudah menyampaikan laporan penggunaan dana.

Arsal berkomitmen mengawal pelaksanaan program hingga seluruh alokasi mencapai realisasi 100%. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pembangunan dan mendorong penerima bantuan menyelesaikan administrasi program.

Balikpapan Naik 246%, Cirebon Dapat 673 Unit

Kota Balikpapan memperoleh peningkatan alokasi BSPS dari 80 unit pada 2025 menjadi 277 unit pada 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 246% dibandingkan tahun sebelumnya, ketika seluruh alokasi 80 unit berhasil terealisasi.

Pada 2026, program BSPS di Balikpapan memiliki pagu anggaran Rp5,54 miliar. Realisasi pembangunan fisik saat ini mencapai 52 unit dan seluruhnya sudah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana.

Sementara itu, Kota Cirebon memperoleh 673 unit BSPS pada 2026. Angka ini meningkat jauh dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 49 unit dan seluruhnya berhasil terealisasi.

Hingga evaluasi berlangsung, pembangunan fisik di Cirebon sudah mencapai 240 unit. Seluruh unit yang telah selesai secara fisik tersebut juga sudah menyampaikan LPD.

PKP Minta Daerah Percepat Pembangunan dan Laporan Dana

Melihat perkembangan di delapan daerah tersebut, Direktur Jenderal Permukiman Fitrah Nur meminta pemerintah daerah memperhatikan penyelesaian laporan penggunaan dana. Menurutnya, pelaporan harus berjalan seiring dengan perkembangan pembangunan fisik di lapangan.

Fitrah juga meminta pemerintah daerah membantu menyosialisasikan kewajiban pelaporan kepada kepala desa. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pengawasan program hingga tingkat masyarakat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program BSPS tidak hanya bergantung pada pencairan anggaran. Pemerintah juga harus memastikan pembangunan fisik selesai dan seluruh penerima memenuhi kewajiban administrasi.

"Mohon untuk dapat menyelesaikan laporan bagi daerah yang belum mencapai 100 persen. Dengan demikian, penyelesaian fisik dan pelaporan juga dapat berjalan secara paralel," tegas Fitrah.

Selain memperbaiki kondisi rumah masyarakat, Fitrah menjelaskan bahwa program bedah rumah juga memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar. Setiap pembangunan satu unit rumah membutuhkan tenaga tukang dan kenek sehingga program ini turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

PKP Juga Percepat Pembangunan Hunian Tetap di Aceh

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah turut membahas perkembangan pembangunan Hunian Tetap (Huntap), terutama di Provinsi Aceh. Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul H. Siagian meminta pemerintah daerah membantu kelancaran pembangunan di wilayah dengan akses yang sulit.

Menurut Teddy, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan Huntap di kawasan yang sulit dijangkau tetap berjalan.

"Terkait pembangunan Huntap yang saat ini sedang berjalan, khusus untuk Provinsi Aceh, kami mohon dukungan pemerintah daerah karena terdapat wilayah-wilayah tertentu yang cukup sulit dijangkau," ujar Teddy.

Selain pembangunan hunian tetap, Teddy juga menyosialisasikan program sertifikasi tanah gratis. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pemerintah daerah juga diminta membantu menyebarkan informasi agar masyarakat mengetahui program tersebut.

KUR Perumahan dan UMKM Ikut Didorong

Kementerian PKP juga membahas perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan KUR UMKM. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Riadi menjelaskan bahwa program KUR Perumahan menyasar dua sisi, yakni pasokan dan permintaan.

Dari sisi pasokan atau supply, program ini mendukung pelaku usaha pengembang perumahan. Sementara itu, sisi permintaan atau demand melibatkan pelaku UMKM.

Riadi turut mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah memanfaatkan program tersebut. Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena menunjukkan capaian pemanfaatan KUR Perumahan yang tinggi.

Program Rumah Subsidi FLPP Juga Dikebut hingga Akhir Tahun

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BP Tapera, Heru, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ia meminta pemerintah daerah terus mengawal pelaksanaan program agar sisa waktu hingga akhir tahun dapat dimanfaatkan secara optimal. Targetnya, realisasi program dapat mencapai 100%.

Pembahasan juga mencakup dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan rumah susun. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mendorong perbaikan rumah masyarakat melalui BSPS, tetapi juga memperkuat berbagai skema penyediaan hunian.

Target Program Perumahan 2026 Harus Tercapai

Evaluasi di delapan daerah memperlihatkan besarnya peningkatan alokasi bantuan perumahan pada 2026. Namun, pemerintah masih menghadapi pekerjaan penting untuk mempercepat pembangunan fisik dan memastikan seluruh laporan penggunaan dana selesai.

Kementerian PKP meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, balai pelaksana, dan instansi terkait menjaga koordinasi hingga akhir tahun. Pemerintah ingin memastikan setiap program berjalan sesuai target sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

Melalui BSPS, pembangunan hunian tetap, sertifikasi tanah gratis, KUR Perumahan, hingga rumah subsidi FLPP, pemerintah terus mendorong perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Keberhasilan program tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran maupun jumlah unit bantuan. Penyelesaian pembangunan, kepastian hukum, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dari hasil yang ingin dicapai. (*)