SUKOHARJO, saatini.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam melayani kebutuhan pokok masyarakat.

Peninjauan lapangan ini dilakukan menjelang agenda peluncuran operasionalisasi serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2026.

Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas tersebut meninjau langsung tiga unit KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Zulhas didampingi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Zulhas menegaskan bahwa indikator kesiapan koperasi tidak sekadar diukur dari fisik bangunan atau ketersediaan fasilitas, melainkan dari profesionalisme pengelola dalam menjalankan unit usaha serta mempermudah akses barang-barang bersubsidi bagi warga desa.

"Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga," tegas Zulhas dalam keterangannya di Sukoharjo.

KDKMP dirancang sebagai garda terdepan untuk mendukung distribusi komoditas vital dan barang bersubsidi, mulai dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, elpiji 3 kilogram, hingga pupuk bersubsidi.

Di sela peninjauan, pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beras berkualitas seharga Rp12.500 per kilogram.

Selain berfungsi sebagai penyalur sembako, Zulhas menekankan pentingnya peran strategis KDKMP dalam menyerap hasil pertanian lokal.

Koperasi diharapkan mampu menghubungkan petani langsung dengan Perum Bulog sehingga dapat memangkas ketergantungan terhadap tengkulak dan memberikan jaminan harga yang menguntungkan bagi produsen pangan.

"Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kg untuk kemudian diserap Bulog," ujar Zulhas.

Dari segi kesiapan jaringan, Perum Bulog mencatat sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam pemetaan distribusi, di mana 736 koperasi telah aktif menyalurkan beras SPHP dan 1.249 lainnya dalam tahap penyelarasan layanan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan sebanyak 5.427 dari total 8.523 KDKMP di wilayahnya atau sekitar 64 persen telah siap beroperasi.

Guna memperkuat mobilitas dan jangkauan ekonomi desa, pemerintah turut memfasilitasi setiap koperasi dengan dukungan armada logistik berupa satu unit truk dan satu unit mobil pikap.

Selain itu, jaringan transaksi keuangan digital seperti BRILink juga diintegrasikan agar masyarakat perdesaan dan pelaku UMKM dapat mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah.

Pengelolaan KDKMP diarahkan secara profesional di bawah tanggung jawab manajer operasional, sementara kepala desa menjalankan fungsi pengawasan bersama partisipasi aktif para anggota.

Langkah penguatan tata kelola ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi nasional sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat perdesaan.