Kementerian PKP dan Bappenas menyelaraskan roadmap 2025–2029. Target Bedah Rumah naik menjadi 400.000 unit pada 2026, sementara Kredit Program Perumahan mencapai Rp27,37 triliun.

Jakarta, Saatini.com – Pemerintah memperkuat strategi pembangunan perumahan nasional melalui penyelarasan peta jalan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) periode 2025–2029 dengan agenda pembangunan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat Program 3 Juta Rumah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, pada 14 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas roadmap Kementerian PKP, penyelarasan target pembangunan, serta data dan capaian sektor perumahan untuk laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maruarar atau yang akrab disapa Ara juga meminta arahan Bappenas agar laporan capaian sektor perumahan menggunakan ukuran dan acuan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. “Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025–2029,” ujar Menteri Ara.

Realisasi FLPP Tembus 459.468 Unit

Salah satu program yang terus didorong Kementerian PKP adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini membantu masyarakat memperoleh rumah subsidi melalui dukungan pembiayaan perumahan. Sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026, realisasi FLPP telah mencapai 459.468 unit. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Selain pembiayaan rumah subsidi, pemerintah juga meningkatkan skala program perbaikan rumah melalui Bedah Rumah. Pada 2026, target program tersebut mencapai 400.000 unit, jauh lebih tinggi dibandingkan target 45.000 unit pada 2025. Kenaikan target itu menuntut percepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itu, Kementerian PKP perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pelaksana program agar penyelesaian target berjalan hingga akhir tahun.

Kredit Program Perumahan Capai Rp27,37 Triliun

Pemerintah juga memperluas dukungan pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan. Hingga periode yang disampaikan Kementerian PKP, realisasi program ini mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah 114.672 debitur. Program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan pembiayaan rumah, tetapi juga mendukung pelaku usaha yang bergerak dalam ekosistem perumahan. Penerimanya mencakup pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan kredit tersebut diharapkan dapat menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah. Dengan demikian, pembiayaan perumahan juga berperan mendukung aktivitas usaha di sepanjang rantai industri hunian.

Bappenas: Sinkronisasi Penting untuk Program 3 Juta Rumah

Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menekankan pentingnya sinkronisasi program perumahan untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah. Pemerintah terus merumuskan strategi agar program prioritas nasional tersebut menjangkau lebih banyak masyarakat. Percepatan pembangunan perumahan juga berkaitan dengan upaya mengurangi backlog atau kekurangan ketersediaan rumah. Karena itu, penyelarasan target, perencanaan, dan pelaksanaan menjadi bagian penting dalam mendorong pencapaian program. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan, Bappenas sebelumnya telah menilai target roadmap Kementerian PKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Meski demikian, koordinasi lanjutan tetap diperlukan untuk mempertajam perencanaan dan memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan. Dukungan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan program berjalan lebih terarah sesuai target pembangunan perumahan nasional.

Rachmat Pambudy Apresiasi Ekosistem Perumahan

Rachmat Pambudy mengapresiasi langkah Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, ekosistem yang kuat dan strategi yang jelas menjadi fondasi untuk mencapai target pembangunan sekaligus menggerakkan industri terkait. Ia juga menilai capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga Triwulan III 2026 dapat menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pada 2027–2029. Pemerintah perlu memanfaatkan capaian tersebut sebagai pijakan untuk melanjutkan penguatan sektor perumahan. Bappenas menyatakan dukungannya terhadap program Kementerian PKP karena sektor perumahan berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hunian layak menjadi bagian dari kebutuhan papan yang perlu dipenuhi bersama kebutuhan sandang dan pangan. “Kami dari Bappenas mendukung apa yang dikerjakan Kementerian PKP, terlebih karena indikatornya jelas, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, termasuk hunian yang layak,” ujar Rachmat Pambudy.

Target 2027–2029 Jadi Fokus Berikutnya

Penyelarasan roadmap 2025–2029 menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan program perumahan nasional. Pemerintah kini menghadapi kebutuhan untuk mempercepat pelaksanaan program, terutama setelah target Bedah Rumah meningkat tajam pada 2026. Realisasi FLPP sebanyak 459.468 unit dan Kredit Program Perumahan sebesar Rp27,37 triliun menunjukkan skala dukungan yang telah berjalan dalam program perumahan. Sementara itu, target Bedah Rumah sebanyak 400.000 unit membutuhkan koordinasi dan percepatan di lapangan agar pelaksanaannya sesuai rencana. Melalui koordinasi Kementerian PKP dan Bappenas, pemerintah berupaya menyatukan target, pembiayaan, dan strategi pelaksanaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak serta memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. (*)