JAKARTA, saatini.com - Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dan tegas dalam melindungi kekayaan maritim nusantara dengan meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL). Satuan tugas ini dibentuk khusus untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster yang selama ini merugikan negara.

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (12/10/2026). Kehadiran satgas ini menjadi wujud nyata penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam membendung arus pengeluaran benih lobster secara ilegal.

"Satgas bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, tetapi untuk menyatukan kewenangan, informasi, sumber daya, dan kemampuan operasional yang kita miliki," tegas Dudung dalam acara peresmian tersebut.

Pembentukan Satgas P2BBL didasarkan pada payung hukum resmi, yakni Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Dalam struktur komandonya, satgas ini melibatkan jajaran menteri strategis untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di lapangan:

  • Ketua Pengarah: Menko Bidang Politik dan Keamanan (Dudung Abdurachman)

  • Ketua Pelaksana: Menteri Kelautan dan Perikanan (Sakti Wahyu Trenggono)

  • Ketua Pelaksana Harian: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Didit Herdiawan Ashaf)

Dudung memaparkan, tugas utama satgas mencakup koordinasi pengumpulan data dan informasi, upaya pencegahan, tindakan represif (penindakan), hingga penetapan target penegakan hukum guna menyatukan langkah seluruh instansi terkait.

"Satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, dan penindakan, serta penetapan target penegakan hukum," ujar Dudung.

Hadapi Jaringan Ilegal Terorganisasi

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa pembentukan satgas ini sangat mendesak. Pasalnya, praktik penyelundupan benih bening lobster dijalankan oleh jaringan ilegal yang terorganisasi sehingga membutuhkan kolaborasi erat dari berbagai lini aparat penegak hukum.

"Satgas P2BBL menjadi instrumen negara untuk memperkuat koordinasi, penindakan, dan penegakan hukum," ujar Trenggono. Ia menambahkan bahwa seluruh pedoman operasi dan tata kerja telah disiapkan matang agar satgas langsung tancap gas bekerja pasca-peluncuran.

Pemerintah sendiri mencatat potensi kekayaan benih bening lobster Indonesia sangat fantastis, diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun. Potensi masif ini dinilai harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendongkrak nilai tambah serta memperkuat sektor budi daya lobster nasional.

"Potensi ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budi daya, meningkatkan nilai tambah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," imbuhnya.

Evaluasi Berkala

Upaya pemberantasan penyelundupan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya sukses menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 150 ribu benih bening lobster di kawasan Jalan Tol Jagorawi pada 3 September 2026.

Di sisi lain, geliat budi daya dalam negeri terus menunjukkan tren positif. KKP belum lama ini melaporkan sebanyak 339,5 kilogram (kg) lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, sukses diekspor ke Singapura pada 10 September 2026.

Menanggapi keseimbangan antara hukum dan ekonomi rakyat, Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemberantasan penyelundupan wajib berjalan beriringan dengan penataan tata kelola domestik. Ia memastikan aktivitas ekonomi nelayan serta masyarakat pesisir yang sah tetap mendapat perlindungan.

"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Dudung.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan tugas Satgas P2BBL ini nantinya akan dievaluasi secara berkala setiap bulan untuk memantau pencapaian target, yang hasilnya akan dilaporkan langsung kepada Presiden.