DPR menegaskan anggaran negara harus membuka lapangan kerja, menggenjot produktivitas, dan memangkas kesenjangan sosial di tengah ketidakpastian global.

Jakarta, Saatini.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dituntut tidak sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, anggaran negara harus menjadi instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.

Dasco menyampaikan hal tersebut dalam pidato penutupan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Menurutnya, pemerintah dan DPR telah menyusun serta menetapkan APBN 2027 dengan mempertimbangkan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan dukungan kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar mendukung kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

APBN 2027 Bukan Sekadar Anggaran Negara

Dasco menekankan bahwa APBN memiliki peran lebih luas daripada sekadar mengatur penerimaan dan belanja negara. Anggaran tersebut harus menjadi instrumen kebijakan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mewujudkan keadilan sosial.

“DPR bersama pemerintah telah menyusun dan menetapkan APBN tahun 2027. APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial,” ucap Dasco.

Pernyataan itu menegaskan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan fiskal memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor riil.

Dengan demikian, arah belanja negara perlu sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan nasional. APBN diharapkan mampu memperkuat produktivitas sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi ke berbagai kelompok masyarakat dan wilayah Indonesia.

Ekonomi Tumbuh Tinggi, Kesejahteraan Jangan Tertinggal

Dasco mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir pembangunan. Sebaliknya, pertumbuhan harus menjadi jalan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, pertumbuhan harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat,” katanya.

Pesan tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan kebijakan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas, terbukanya kesempatan kerja, dan berkurangnya kesenjangan sosial.

DPR juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah uang rakyat dalam APBN menghasilkan manfaat yang nyata. Penggunaan anggaran harus mengutamakan kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta menjunjung prinsip keadilan.

“Tumbuh lebih tinggi sejahtera lebih cepat bukan sekadar tema, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Dasco.

Melalui penekanan tersebut, DPR menginginkan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada capaian angka-angka makroekonomi. Hasil pembangunan juga harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan ekonomi.

DPR Selesaikan 20 RUU, Tiga Di Antaranya Jadi Sorotan

Selain menyoroti arah kebijakan fiskal, Dasco memaparkan sejumlah capaian DPR selama Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Salah satu capaian tersebut adalah penyelesaian 20 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.

Sejumlah RUU yang telah disetujui DPR meliputi RUU Pengaturan Reforma Agraria, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, dan RUU Satu Data Indonesia. Ketiga regulasi tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi yang disampaikan Dasco dalam pidato penutupan masa sidang.

Penyelesaian berbagai rancangan undang-undang itu menandai salah satu hasil kerja DPR selama masa persidangan. Sementara itu, DPR bersama pemerintah masih memiliki pekerjaan legislasi yang perlu dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.

13 RUU Masih Dibahas, DPR Lanjutkan Pembicaraan November

Dasco menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap 13 RUU yang masih berada pada pembicaraan tingkat I. Pembahasan tersebut dijadwalkan berlanjut pada masa sidang berikutnya yang dimulai pada November mendatang.

Dengan agenda legislasi yang masih berjalan, DPR dan pemerintah akan melanjutkan proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Namun, Dasco dalam pernyataannya tidak merinci daftar lengkap 13 RUU yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat I.

Ke depan, perhatian terhadap APBN 2027 dan agenda legislasi menjadi bagian penting dari pekerjaan DPR bersama pemerintah. Di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang kuat sekaligus memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Pesan utama Dasco jelas: pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan kesejahteraan yang nyata. APBN 2027 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian, tetapi juga menjadi sarana memperluas kesempatan kerja, memperkuat sektor riil, dan mempersempit kesenjangan sosial maupun antarwilayah. (*)