Saatini AMP
News

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13, menuntaskan proses legislasi yang telah berlangsung selama 18 tahun. Pengesahan ini merupakan hasil dari pembahasan intensif yang melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat dan penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah oleh Komisi III bersama pemerintah.

Oleh Gatot Wahyu
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Antara)

JAKARTA, saatini.com - Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Persetujuan tingkat akhir tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman,membacakan laporan hasil penyusunan RUU.

"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan Maharani kepada seluruh anggota dewan yang hadir, yang langsung dijawab setuju dan disusul ketukan palu pengesahan.

Dibahas Lewat 87 Kali Rapat Dengar Pendapat dan 397 DIM

Pengesahan di rapat paripurna ini menyusul rampungnya pembicaraan tingkat I antara Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah merampungkan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan rincian:

Sejak September 2025, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menghimpun masukan dari masyarakat luas, akademisi, pakar hukum,hingga berbagai organisasi masyarakat sipil.

Poin-Poin Krusial UU Perampasan Aset: Sasar Investasi Bodong hingga Pidana Mati

Habiburokhman menjelaskan terdapat sepuluh pokok pembahasan utama yang dirumuskan dalam beleid baru tersebut.Sejumlah poin krusial yang diatur di dalamnya meliputi: