JAKARTA, saatini.com - Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya tuntas. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Persetujuan tingkat akhir tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman,membacakan laporan hasil penyusunan RUU.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan Maharani kepada seluruh anggota dewan yang hadir, yang langsung dijawab setuju dan disusul ketukan palu pengesahan.
Dibahas Lewat 87 Kali Rapat Dengar Pendapat dan 397 DIM
Pengesahan di rapat paripurna ini menyusul rampungnya pembicaraan tingkat I antara Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah merampungkan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan rincian:
-
160 DIM tetap
-
135 DIM redaksional
-
40 DIM substansi
-
44 DIM dihapus
-
18 DIM substansi baru
Sejak September 2025, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menghimpun masukan dari masyarakat luas, akademisi, pakar hukum,hingga berbagai organisasi masyarakat sipil.
Poin-Poin Krusial UU Perampasan Aset: Sasar Investasi Bodong hingga Pidana Mati
Habiburokhman menjelaskan terdapat sepuluh pokok pembahasan utama yang dirumuskan dalam beleid baru tersebut.Sejumlah poin krusial yang diatur di dalamnya meliputi:
-
Jangkau Kejahatan Finansial Berbasis Teknologi: Undang-undang ini secara tegas mengatur perampasan aset hasil tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan merugikan masyarakat luas. "Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," jelas Habiburokhman.
-
Ancaman Pidana Mati Tetap Berlaku: Regulasi ini menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapuskan sanksi pidana badan bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya, termasuk tetap berlakunya ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
-
Tata Kelola Aset Profesional dan Akuntabel: Mengatur secara rinci tugas serta kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset rampasan tindak pidana secara profesional, mencakup tahapan penyimpanan,pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Tinggalkan Komentar