Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan perluasan penertiban parkir liar dari kawasan Blok M ke seluruh wilayah Ibu Kota untuk memastikan ketertiban kota secara berkelanjutan. Langkah ini akan dikawal melalui pembahasan rutin di tingkat kecamatan, optimalisasi parkir resmi, serta koordinasi lintas wilayah guna mengatasi masalah kapasitas parkir dan alih fungsi trotoar.
JAKARTA, saatini.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan agar penertiban parkir liar tidak hanya berfokus di kawasan Blok M, melainkan diperluas secara masif ke seluruh wilayah Ibu Kota. Kebijakan ini nantinya akan dikawal melalui mekanisme pembahasan rutin di tingkat kecamatan.
Instruksi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan ketertiban kota berjalan secara berkelanjutan.
“Arahan Gubernur Pramono Anung untuk memperluas penertiban ke seluruh Jakarta akan kami jalankan dengan pengawasan rutin, optimalisasi parkir resmi, dan koordinasi lintas wilayah agar ketertiban ini bisa berkelanjutan,” ujar Chico Hakim.
Kebijakan penertiban menyeluruh ini merespons temuan di lapangan, di mana sejumlah pengendara sepeda motor kedapatan memarkirkan kendaraannya di atas trotoar serta bahu jalan Jalan Panglima Polim, tepatnya di bawah area Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan.
Chico menegaskan bahwa praktik parkir liar di fasilitas publik tersebut tidak hanya memicu kemacetan arus lalu lintas, tetapi juga merampas hak serta kenyamanan para pejalan kaki. Sebagai respons cepat, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan langsung turun tangan dengan memasang pembatas fisik serta menyiagakan personel di lokasi.
Kendati demikian, tantangan di lapangan masih ditemukan. Tingginya lonjakan kunjungan masyarakat pada akhir pekan serta berbagai kegiatan publik di kawasan Blok M kerap tak sebanding dengan kapasitas kantong parkir resmi yang tersedia.
Menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta, penanganan parkir liar tidak lagi bersifat sporadis atau musiman. Pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh Jakarta diwajibkan membahas isu ini secara berkala agar pengawasan berlangsung konsisten.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama jajaran Pemerintah Kota Administrasi kini tengah bergerak melakukan pemetaan titik-titik rawan parkir liar, terutama di kawasan dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Operasi penertiban terhadap juru parkir liar juga digencarkan secara rutin bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Selain penindakan tegas, Pemprov DKI menempuh langkah preventif dan solutif melalui beberapa strategi berikut:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penuhnya untuk terus menjaga ketertiban tata ruang perparkiran sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan hak pejalan kaki di seluruh sudut kota.