JAKARTA, saatini.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan agar penertiban parkir liar tidak hanya berfokus di kawasan Blok M, melainkan diperluas secara masif ke seluruh wilayah Ibu Kota. Kebijakan ini nantinya akan dikawal melalui mekanisme pembahasan rutin di tingkat kecamatan.

Instruksi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan ketertiban kota berjalan secara berkelanjutan.

“Arahan Gubernur Pramono Anung untuk memperluas penertiban ke seluruh Jakarta akan kami jalankan dengan pengawasan rutin, optimalisasi parkir resmi, dan koordinasi lintas wilayah agar ketertiban ini bisa berkelanjutan,” ujar Chico Hakim.

Bermula dari Temuan Trotoar Blok M yang Alih Fungsi

Kebijakan penertiban menyeluruh ini merespons temuan di lapangan, di mana sejumlah pengendara sepeda motor kedapatan memarkirkan kendaraannya di atas trotoar serta bahu jalan Jalan Panglima Polim, tepatnya di bawah area Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan.

Chico menegaskan bahwa praktik parkir liar di fasilitas publik tersebut tidak hanya memicu kemacetan arus lalu lintas, tetapi juga merampas hak serta kenyamanan para pejalan kaki. Sebagai respons cepat, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan langsung turun tangan dengan memasang pembatas fisik serta menyiagakan personel di lokasi.

Kendati demikian, tantangan di lapangan masih ditemukan. Tingginya lonjakan kunjungan masyarakat pada akhir pekan serta berbagai kegiatan publik di kawasan Blok M kerap tak sebanding dengan kapasitas kantong parkir resmi yang tersedia.

Strategi Lintas Sektoral dan Pemetaan Titik Rawan

Menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta, penanganan parkir liar tidak lagi bersifat sporadis atau musiman. Pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh Jakarta diwajibkan membahas isu ini secara berkala agar pengawasan berlangsung konsisten.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama jajaran Pemerintah Kota Administrasi kini tengah bergerak melakukan pemetaan titik-titik rawan parkir liar, terutama di kawasan dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi. Operasi penertiban terhadap juru parkir liar juga digencarkan secara rutin bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Optimalisasi Kantong Parkir dan Kampanye Tertib

Selain penindakan tegas, Pemprov DKI menempuh langkah preventif dan solutif melalui beberapa strategi berikut:

  • Evaluasi Efektivitas: Dishub DKI mengevaluasi efektivitas penertiban di lapangan secara berkala.
  • Optimalisasi Lahan: Memaksimalkan kapasitas dan persebaran kantong parkir resmi agar mudah diakses masyarakat.
  • Kampanye Publik: Menggencarkan sosialisasi tertib parkir melalui platform media sosial, penambahan rambu lalu lintas, hingga penyediaan informasi titik parkir resmi terdekat bagi pengendara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penuhnya untuk terus menjaga ketertiban tata ruang perparkiran sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan hak pejalan kaki di seluruh sudut kota.