Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan dua kandidat yang akan diajukan ke MPR. Partai koalisi bisa diajak berkonsultasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

 

JAKARTA, Saatini.com - Penentuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Presiden berhak menentukan kandidat yang nantinya diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Presiden dalam mekanisme pengisian jabatan wakil presiden melalui MPR. Meski partai-partai koalisi berpeluang ikut membahas kandidat, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo.

Yusril menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan bahwa kewenangan memilih dua kandidat tidak berpindah kepada partai politik, sekalipun Presiden membuka ruang konsultasi dengan para pendukung koalisi.

"Jadi itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua Wakil Presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau," kata Yusril.

Sekitar 10 Partai Koalisi Berpeluang Diajak Berunding

Yusril menyebut Prabowo kemungkinan menggelar pertemuan dengan partai-partai politik yang dahulu mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Koalisi tersebut terdiri atas sekitar 10 partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak memiliki kursi.

Pertemuan dengan partai koalisi dapat menjadi salah satu jalur bagi Presiden untuk membahas calon pengganti wakil presiden. Namun, konsultasi tersebut tidak mengubah kewenangan Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan diserahkan kepada MPR.

Yusril menekankan bahwa partai-partai koalisi dapat memberikan masukan, tetapi Presiden tetap memegang keputusan terakhir. Dengan demikian, pembahasan bersama partai politik tidak otomatis membuat keputusan pencalonan menjadi keputusan kolektif koalisi.

"Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau," ujarnya.

Prabowo Bebas Berkonsultasi dengan Partai Pengusung

Menurut Yusril, proses menentukan calon wakil presiden merupakan mekanisme politik yang melibatkan partai-partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan aturan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Partai politik yang sebelumnya mencalonkan pasangan Prabowo-Gibran dapat terlibat dalam konsultasi maupun pembahasan kandidat pengganti. Meski demikian, Yusril menegaskan Presiden tidak wajib meminta persetujuan partai koalisi untuk menentukan dua nama tersebut.

Presiden dapat memilih untuk berkonsultasi dengan partai-partai pendukung, berunding dengan mereka, atau menentukan langkah tanpa konsultasi. Seluruh pilihan mengenai proses tersebut menjadi bagian dari kewenangan Prabowo.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi," terang Yusril.

KPU Tidak Terlibat dalam Pemilihan Cawapres Pengganti

Yusril menjelaskan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden berbeda dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum. Dalam mekanisme ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjalankan proses pemilihan.

MPR menjadi lembaga yang memilih wakil presiden melalui sidang setelah menerima dua nama calon dari Presiden. Karena itu, prosesnya mengikuti mekanisme konstitusi, undang-undang, serta tata tertib MPR, bukan tahapan pemilu yang melibatkan KPU.

Dalam skema tersebut, Presiden mengajukan dua kandidat untuk selanjutnya dipilih oleh MPR. Peran partai politik berada dalam konteks mekanisme politik dan konsultasi, sedangkan keputusan pengajuan nama tetap menjadi kewenangan Presiden.

Yusril kembali menegaskan bahwa Prabowo memiliki hak penuh untuk menentukan siapa saja dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR. Setelah itu, lembaga tersebut menjalankan proses pemilihan sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu," pungkas Yusril.

Bagaimana Mekanisme Penentuan Dua Calon Wakil Presiden?

Berdasarkan penjelasan Yusril, proses pengisian jabatan wakil presiden melibatkan Presiden dan MPR dengan tahapan yang berbeda dari pemilihan umum. Presiden menentukan dua nama kandidat, kemudian mengajukannya kepada MPR untuk mengikuti proses pemilihan.

Partai-partai yang dahulu mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilibatkan dalam pembahasan atau konsultasi. Namun, keterlibatan mereka tidak menghapus kewenangan Prabowo untuk mengambil keputusan akhir.

Sementara itu, MPR menjalankan pemilihan melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi, undang-undang, dan tata tertib lembaga. KPU tidak terlibat karena mekanisme tersebut bukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu.

Dengan penjelasan ini, Yusril menempatkan Presiden sebagai pihak yang menentukan dua nama calon, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan. Adapun konsultasi dengan partai koalisi menjadi pilihan Presiden dalam menyiapkan kandidat. (*)