JAKARTA, saatini.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan data pengadaan pemerintah, nilai keseluruhan kontrak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut mencapai Rp14,69 miliar.

Melalui keterangan resminya, ICW menjelaskan bahwa data ini dihimpun dari realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tercantum pada portal resmi LKPP (data.inaproc.id).

Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya tercatat mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP mengalirkan tiga paket pengadaan jasa influencer melalui sejumlah satuan kerjanya sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Rincian Nilai Kontrak Pengadaan Jasa Publikasi dan Influencer

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga kehadiran langsung (event attendance) Raffi Ahmad dalam agenda resmi.

Berikut adalah rincian nilai kontrak yang dipaparkan oleh ICW:

1. Kemendikbudristek – Museum dan Cagar Budaya (2024):

  • Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452,69 juta
  • Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205,89 juta
  • Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp575,65 juta
  • Kehadiran Acara (Event Attendance): Rp2,52 miliar
  • Penayangan TikTok @raffinagita1717: Rp144,42 juta

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):

  • Influencer Engagement Setditjen Pengelolaan Kelautan (2025): Rp3,59 miliar
  • Influencer Engagement BINS Setditjen Perikanan Budidaya (2025): Rp3,60 miliar
  • Publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Setditjen Perikanan Tangkap (2026): Rp3,60 miliar

Total Nilai Pengadaan: Rp14.696.955.002

ICW memaparkan bahwa kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia terhubung langsung dengan Raffi Ahmad.Berdasarkan data korporasi, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dikuasai oleh PT Rans Entertainment Indonesia—perusahaan di mana Raffi Ahmad bertindak sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus komisaris.

Lima Poin Kritis Catatan ICW Terhadap Pengadaan Anggaran

Atas temuan tersebut, ICW mengidentifikasi lima persoalan utama terkait tata kelola pengadaan jasa influencer di lingkungan kementerian:

1. Bertentangan dengan Semangat Efisiensi Anggaran

ICW menilai belanja influencer bernilai miliaran rupiah ini bertolak belakang dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran negara. Di tengah pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) dan dana desa, pengeluaran seperti Rp575,65 juta untuk satu sesi Instagram Story dinilai kurang berempati pada kondisi fiskal daerah.

2. Manfaat dan Indikator Keberhasilan Belum Terukur

ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa pihak ketiga mengingat kementerian telah memiliki unit kerja kehumasan resmi yang didukung anggaran pajak masyarakat. Tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan indikator dampak, manfaat pengeluaran miliaran rupiah ini sulit diukur oleh publik.

3. Spesifikasi Mengarah pada Penyedia Tertentu

Pengadaan via e-purchasing katalog elektronik disoroti karena secara spesifik mencantumkan nama akun dan kanal media sosial tertentu sejak awal. Pola ini dinilai berpotensi mengunci persaingan dan menutup ruang bagi penyedia jasa sejenis lainnya.

4. Risiko Komersialisasi Citra dan Propaganda

ICW mengingatkan agar penggunaan anggaran negara tidak tergelincir menjadi sarana pembentukan citra atau popularitas semata. Popularitas figur publik dinilai tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

5. Potensi Konflik Kepentingan Pejabat Publik

Raffi Ahmad telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Penunjukan kontrak kerja sama bernilai besar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik aktif dalam periode pemerintahan yang sama dinilai rawan memicu konflik kepentingan.