JAKARTA, saatini.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa lembaganya akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden yang resmi diserahkan pada Kamis (12/11/2026) siang. Pimpinan MPR dijadwalkan langsung menggelar rapat internal guna memproses tahapan ketatanegaraan selanjutnya.

Menurut Muzani, koordinasi lintas unsur di parlemen menjadi langkah awal sebelum menggelar sidang pengambilan keputusan resmi terkait kekosongan kursi Wakil Presiden.

"Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya," ujar Ahmad Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tenggat Waktu Konstitusi: 14 Hari bagi Presiden dan 60 Hari bagi MPR

Dalam keterangannya, Ahmad Muzani memaparkan garis waktu konstitusional yang mengikat lembaga legislatif maupun eksekutif dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang lowong:

  • Usulan Calon dari Presiden (Maksimal 14 Hari): Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak dikeluarkannya surat permintaan resmi dari MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
  • Penetapan oleh MPR (Maksimal 60 Hari): Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran disampaikan untuk menyelenggarakan sidang guna memilih dan menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.

Pertemuan Tertutup Berlangsung Selama 20 Menit

Muzani juga mengungkapkan suasana penyerahan surat pengunduran diri yang dilakukan secara langsung oleh Gibran Rakabuming Raka kepada jajaran pimpinan MPR RI di Gedung Parlemen. Pertemuan antara Gibran dan pimpinan majelis tersebut berlangsung secara singkat selama kurang lebih 20 menit.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani menyebut Gibran hanya menyerahkan dokumen pengunduran diri secara administratif tanpa memaparkan alasan spesifik di balik keputusannya meninggalkan kursi Wakil Presiden.