Penyidik memeriksa belasan kepala kantor pertanahan untuk mendalami dugaan penyerahan uang kepada tersangka kasus korupsi di lingkungan ATR/BPN.

JAKARTA, Saatini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pendalaman kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, penyidik menelusuri dugaan aliran uang dari sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) di Jawa Timur kepada tersangka berinisial AS.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada perkara pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK juga menggali keterangan para pejabat pertanahan di daerah untuk menelusuri dugaan penyerahan uang kepada AS.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memeriksa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep berinisial W sebagai saksi pada Kamis, 12 November 2026. Pemeriksaan itu secara khusus menggali pengetahuan saksi mengenai dugaan penyerahan uang kepada tersangka AS.

“Kakantah Sumenep hadir memenuhi panggilan penyidik. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyerahan uang kepada tersangka AS,” kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Kamis.

16 Kepala Kantor Pertanahan Jatim Ikut Diperiksa

Pemeriksaan terhadap Kepala Kantah Sumenep bukan satu-satunya langkah KPK dalam menelusuri dugaan tersebut. Sebelumnya, penyidik telah meminta keterangan 16 kepala kantor pertanahan di Jawa Timur pada 10–11 November 2026.

Dengan pemeriksaan saksi dari Sumenep, KPK telah meminta keterangan dari 17 kepala kantor pertanahan di wilayah Jawa Timur dalam rangka mendalami dugaan penyerahan uang kepada AS.

Enam belas pejabat yang menjalani pemeriksaan lebih dahulu berasal dari sejumlah daerah. Mereka meliputi RS selaku Kepala Kantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantah Kota Surabaya I, AB selaku Kepala Kantah Kota Surabaya II, serta N selaku Kepala Kantah Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik juga memeriksa NVS dari Kantah Kabupaten Situbondo, MJS dari Kabupaten Mojokerto, IN dari Kabupaten Malang, dan MSL dari Kabupaten Jember.

Berikutnya, ada HH dari Kabupaten Pasuruan, WS dari Kabupaten Jombang, SBH dari Kabupaten Lamongan, serta S dari Kabupaten Bojonegoro.

Daftar saksi lainnya mencakup S dari Kabupaten Blitar, RH dari Kabupaten Madiun, ASP dari Kabupaten Banyuwangi, dan MAS dari Kabupaten Bangkalan.

Keterangan para kepala kantor pertanahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai dugaan penyerahan uang kepada tersangka AS. Namun, materi pemeriksaan yang disampaikan KPK sejauh ini masih berupa pendalaman pengetahuan para saksi terkait dugaan tersebut.

Kasus Bermula dari OTT KPK di Jabodetabek

Perkara yang tengah diselidiki KPK ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka berasal dari unsur pejabat kementerian, lingkungan pertanahan daerah, perusahaan, hingga pihak swasta.

Delapan orang tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA.

KPK juga menetapkan RP sebagai pihak swasta yang disebut berperan sebagai perantara Summarecon. Selain itu, penyidik menetapkan mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF sebagai tersangka.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK kemudian mendalami dugaan penyerahan uang kepada AS dengan memeriksa sejumlah kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu bagian dari penelusuran penyidik terhadap perkara yang berawal dari pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor.

KPK Geledah Ruangan Pejabat ATR/BPN hingga Kantor Summarecon

Selain memeriksa saksi, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mendukung penyidikan. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A.

Penyidik turut menggeledah sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sehari kemudian, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi.

Pada 21 September 2026, penyidik kembali mendatangi kantor Summarecon, kali ini di Kabupaten Bogor. Dua hari berselang, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Rangkaian penggeledahan berlanjut pada 24 September 2026 dengan menyasar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk. Langkah tersebut memperluas lokasi penelusuran penyidik dalam perkara dugaan korupsi ATR/BPN.

Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penggeledahan itu menjadi bagian dari rangkaian tindakan penyidikan setelah OTT pada pertengahan September.

Dugaan Aliran Uang Masih Didalami

Pemeriksaan 17 kepala kantor pertanahan di Jawa Timur memperlihatkan bahwa KPK masih menelusuri berbagai keterangan terkait dugaan penyerahan uang kepada AS. Penyidik menggali informasi dari para pejabat pertanahan yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Meski demikian, KPK belum memaparkan secara terperinci hasil pemeriksaan para saksi maupun nilai uang yang diduga diserahkan kepada tersangka AS dalam keterangan yang menjadi bahan berita ini. Karena itu, dugaan tersebut masih harus ditempatkan sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pendalaman penyidik terhadap keterangan para saksi dan rangkaian tindakan penyidikan lainnya. KPK masih menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN tersebut. (*)