Yusril Ihza Mahendra menjelaskan batas waktu Presiden mengusulkan calon wakil presiden. MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang pemilihan setelah menerima dua nama.

 

JAKARTA, Saatini.com - Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika terjadi kekosongan jabatan tersebut. Pemerintah menjelaskan mekanisme ini mencakup tahapan pemberitahuan resmi dari MPR hingga sidang pemilihan wakil presiden.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hitungan 14 hari baru dimulai setelah Presiden menerima surat resmi dari MPR. Artinya, batas waktu tersebut tidak langsung berjalan sejak MPR mulai membahas kekosongan jabatan wakil presiden.

Yusril menyampaikan penjelasan itu dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Ia juga memaparkan urutan proses yang harus dilalui lembaga negara sebelum Presiden mengajukan dua kandidat kepada MPR.

MPR Lebih Dulu Tetapkan Kekosongan Jabatan

Menurut Yusril, proses pengisian jabatan wakil presiden diawali dengan rapat MPR. Dalam rapat tersebut, MPR akan memutuskan atau menyatakan bahwa telah terjadi kevakuman jabatan wakil presiden.

Setelah mengambil keputusan, MPR menyiapkan surat resmi untuk disampaikan kepada Presiden. Surat itu berisi pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan sekaligus permintaan agar Presiden segera mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratannya.

MPR juga memerlukan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan menyiapkan pemberitahuan resmi sebelum mengirimkan surat kepada Presiden. Dengan demikian, tahapan awal di lembaga tersebut berlangsung sebelum tenggat 14 hari bagi Presiden mulai berjalan.

Yusril menegaskan, Presiden baru mulai menghitung batas waktu pengajuan kandidat setelah menerima surat dari MPR. Ketentuan itu memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan waktu pengajuan selama masih berada dalam tenggat yang berlaku.

"Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," kata Yusril.

Prabowo Bisa Ajukan Nama Sebelum Tenggat Berakhir

Batas waktu 14 hari tersebut merupakan tenggat maksimal, bukan kewajiban untuk menunggu hingga hari terakhir. Karena itu, Prabowo dapat menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR lebih cepat setelah menerima surat pemberitahuan.

Yusril menjelaskan, Presiden memiliki keleluasaan menentukan waktu pengajuan selama tidak melewati batas yang telah ditetapkan. Ia kembali menekankan bahwa penghitungan waktu dimulai sejak surat resmi MPR diterima oleh Presiden.

"Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR," ujarnya.

Dua Nama Cawapres Jadi Kewenangan Prabowo

Selain mengatur tenggat waktu, mekanisme tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan dua kandidat yang akan diajukan. Prabowo juga dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Meski dapat melakukan konsultasi politik, keputusan akhir mengenai nama kandidat tetap berada di tangan Presiden. Yusril menegaskan proses yang ditempuh untuk menentukan dua calon tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.

"Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.

Yusril juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 mengatur asal calon wakil presiden. Kandidat harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.

MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Gelar Sidang

Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR memiliki tenggat waktu tersendiri untuk melanjutkan proses pemilihan. Yusril menyebut MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari setelah menerima pengajuan kandidat.

Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan tersebut memiliki dua batas waktu utama. Presiden mempunyai waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama, sedangkan MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah menerima nama-nama tersebut.

Kedua tahapan itu menjadi bagian dari rangkaian proses yang dijelaskan pemerintah untuk mengisi jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Setiap tahap memiliki batas waktu yang berbeda dan melibatkan kewenangan lembaga masing-masing.

Pemerintah Berharap Proses Rampung Sebelum Akhir 2026

Yusril berharap seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat berjalan sesuai jadwal. Pemerintah menargetkan proses tersebut selesai sebelum Desember 2026 berakhir.

"Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," pungkasnya.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai alur pengajuan dan pemilihan calon wakil presiden, mulai dari penetapan kekosongan oleh MPR, pengajuan dua kandidat oleh Presiden, hingga sidang pemilihan. Namun, penentuan nama kandidat tetap menjadi kewenangan Prabowo sesuai mekanisme yang dijelaskan Yusril. (*)